Wasekjen PDIP: Jokowi dan Mega Sering Bertemu Bahas Kabinet
Jumat, 3 Juli 2015 - 17:32 WIB
Sumber :
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, mengaku bahwa partainya telah banyak memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo, terutama soal perombakan kabinet
(reshuffle).
Bahkan, katanya, Jokowi sudah sering bertemu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. "Sudah sering ketemu. Pertemuan cukup intensif. Saya enggak ingat persis, tapi sekitar dua mingguan yang lalu pertemuan," kata Basarah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 3Juli 2015.
Baca Juga :
Bahkan, katanya, Jokowi sudah sering bertemu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. "Sudah sering ketemu. Pertemuan cukup intensif. Saya enggak ingat persis, tapi sekitar dua mingguan yang lalu pertemuan," kata Basarah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 3Juli 2015.
Sementara, untuk tambahan lima kursi menteri, menurutnya, karena PDIP menilai banyak menteri Jokowi yang bekerja tak profesional.
"(Sebelumnya) kita menyerahkan kepada orang yang mengaku profesional ternyata orang-orang itu juga tidak memberi keuntungan politik bagi Pak Jokowi berupa dukungan politik di Parlemen. Ternyata dari segi profesionalitas juga yang bersangkutan tidak profesional," ujarnya tanpa menyebut nama yang dimaksud.
PDIP mengkhawatirkan pemerintahan Jokowi. Apalagi berdasarkan prinsip ketatanegaraan, pemerintah lahir dari partai politik. Partai politik itu dalam konteks pemerintahan Presiden Jokowi adalah PDIP. Secara moral dan ideologis, PDIP bertanggung jawab.
"Atas dasar realitas itu muncul gagasan agar PDIP lebih signifikan kader-kadernya membantu Pak Jokowi di pemerintahan," katanya.
Dia menolak menyebutkan nama-nama kader PDIP yang diusulkan sebagai calon menteri kepada Presiden. Soalnya itu adalah kewenangan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Tapi yang jelas, katanya, menteri yang dibutuhkan Jokowi adalah yang dapat membantunya secara politik.
Jika perombakan kabinet dilakukan, kata Basarah, Presiden harus mempertimbangkan dua hal. Pertama, menteri yang kompeten dan punya integritas serta profesional menjalankan tugasnya.
Kedua, menteri itu juga menambah dukungan politik bagi Presiden di Parlemen. Presiden harus berusaha agar menteri-menteri jajaran parpol di luar Koalisi Indonesia Hebat itu dapat direkrut masuk kabinet untuk membangun pemerintahan.