Setnov Tersangka Lagi, ARB: Kita Serahkan ke Proses Hukum

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Jumat 10 November 2017 lalu kembali menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus pengadaan KTP Elektronik atau e-KTP tahun 2011/2012.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, semua pihak harus menghormati proses hukum yang saat ini tengah berjalan.

"Iyaa kita serahkan saja kepada proses hukum kan gitu, kalau hukum nanti memutuskan tidak bersalah, yaa tidak bersalah. Kalau hukum menyatakan bersalah, yaa berarti harus mematuhi proses hukum," kata Aburizal Bakrie di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu 12 November 2017.

Terkait dengan adanya desakan mundur terhadap Setya Novanto dari kursi kepemimpinan Partai Golkar dan Kursi DPR RI, Ical menegaskan, seluruh kader partai harus kembali kepada aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Menurutnya, seluruh kader partai Golkar harus solid satu suara dalam menjaga marwah Partai dengan berpegang dengan peraturan partai yang berlaku, sehingga tidak dibenarkan jika terdapat desakan yang meminta Setnov mundur dari jabatannya.

"Kan gini, di partai Golkar itu ada aturannya ada AD/ART. Kita kaji AD/ART-nya. Jangan ada upaya memaksakan yang di luar dengan AD/ART partai. Kalau ada harapan-harapan boleh saja, tapi tidak boleh ada paksaan begitu," tutupnya.