Gerindra: Infrastruktur Dibangun Jokowi Tak Dibutuhkan Publik

Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo, berkunjung ke Politeknik Pelayaran di Jalan Hang Tuah Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa, 7 Agustus 2018.
Sumber :
  • VIVA/Nur Faishal

VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo, berkunjung ke Politeknik Pelayaran di Jalan Hang Tuah Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa, 7 Agustus 2018. Sempat diskusi santai dengan peserta didik, legislator Partai Gerindra itu mengkritik sejumlah infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo, di antaranya seputar Bandara Kertajati.

Di Poltek Pelayaran, Bambang menyapa peserta pendidikan dan latihan di beberapa ruang kelas. Diskusi santai terjalin. Saat itulah Bambang bertanya beberapa hal terkait pendidikan yang diterima peserta didik, termasuk pengalaman mereka sejak bergabung dengan dunia pelayaran. Dari hal ringan sampai yang berat-berat.

Hal yang ringan di antaranya soal gaji. Seorang peserta diklat dengan posisi Masinis I menjawab bahwa total pendapatannya sebesar 1.700 dolar Amerika Serikat atau setara Rp20 juta per bulan. Tapi dia bekerja di pelayaran asing. Peserta lain yang bergabung dengan kapal dalam negeri mengaku menerima Rp9 juta per bulan.

Di hadapan para peserta didik, Bambang kemudian menyampaikan bahwa dunia pelayaran di Indonesia melesu sejak pemerintahan Presiden Jokowi. Dia juga mengkritik pembangunan berbagai infrastruktur yang digenjot pemerintahan Jokowi. "Infrastruktur yang dibangun Jokowi ternyata tidak dibutuhkan publik," ujarnya.

Bambang mencontohkan Bandara Miangas di Sulawesi Utara dan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. "Bangun lagi Bandara Kertajati, bandaranya mewah, megah dan bagus. Diresmikan bulan Mei, begitu saya cek, ternyata ILS (instrument landing system)-nya tidak ada. Akhirnya, begitu dibangun dengan anggaran Rp4,5 trilun, tidak ada pesawat yang mendarat sampai sekarang," katanya.

Soal pelayaran, Bambang mengatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia adalah hal utama. Karena itu lembaga pendidikan pelayaran jadi sangat penting. Menurutnya, masih banyak daerah-daerah yang menjadi lintasan strategis pelayaran dunia di Indonesia yang tidak memiliki lembaga pendidikan di bidang kemaritiman. "SDM-nya harus dibangun," katanya.