BPK: Tak Ada Proyek Infrastruktur Periode 2015-2017 yang Mangkrak

VIVA – Badan Pemeriksa Keuangan mengklarifikasi pemberitaan dari sebuah media online, yang memberitakan soal kebocoran dana pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Anggota IV BPK, Rizal Djalil menegaskan, pihaknya tidak pernah membuat pernyataan seperti yang disampaikan dalam judul maupun isi pemberitaan di media online itu pada tanggal 19 Oktober 2018 kemarin.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah merealisasikan belanja infrastruktur tahun 2015-2017, seluruhnya sebesar Rp289,93 triliun dan tidak ditemukan adanya infrastruktur yang mangkrak," kata Rizal di kantornya, kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin 22 Oktober 2018.

Rizal menambahkan, BPK mengapresiasi semua program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, termasuk pembangunan fasilitas Asian Games yang dapat diselesaikan dalam waktu terbatas sehingga bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya tersebut.

"Saat ini Kementerian PUPR di samping mengerjakan program APBN tahun 2018, juga sedang fokus menyelesaikan program rehabilitasi atas dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah," kata Rizal.

Sementara untuk anggaran belanja infrastruktur tahun 2018, lanjut Rizal, BPK belum melakukan pemeriksaan karena kegiatan masih berlangsung dan pemeriksaan yang dimaksud itu baru akan dilakukan pada tahun 2019 mendatang.

"Pemeriksaan (dilakukan) setelah program selesai, dan laporan masuk (bulan) Februari 2019. Jadi Maret, April, Mei baru kita periksa," ujarnya. (ren)