Empat Tahun Jokowi-JK, Pemerintah Klaim Utang Dikelola dengan Baik

VIVA – Pemerintah menyebut utang yang direalisasikan selama empat tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat dikelola dengan baik. Alasannya, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) terus dijaga di bawah 30 persen.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan, kondisi ini sejalan dengan amanat Undang Undang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa maksimum rasio utang terhadap PDB adalah 60 persen. 

"Utang pemerintah dikelola dengan baik, dialokasikan untuk peningkatan belanja produktif," ujar Moeldoko dalam acara diskusi FMB bertajuk '4 Tahun Kerja Pemerintahan Jokowi-JK' di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa 23 Oktober 2018.

Ia melanjutkan, pengelolaan APBN dilakukan secara ekspansif, dan defisit APBN mampu dijaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto. Selain itu, current account deficit (CAD) atau defisit transaksi berjalan, masih terjaga di bawah 3 persen terhadap PDB. 

"Defisit (CAD) 2014 sebesar 3,1 persen terhadap PDB. Semester I-2018 sebesar 2,6 persen terhadap PDB," katanya. 

Moeldoko menambahkan, devisa pun cukup membiayai impor dan utang luar negeri selama 6,3 bulan. "Atau ini dua kali lipat di atas standar internasional," tuturnya. 

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan, pembiayaan utang pun trennya terus turun. Bahkan saat ini negatif 9,7 persen. Lebih rendah dari 2014 yang mencapai pertumbuhan 14 persen. 

“Ini untuk menjawab isu utang yang di publik,” ungkapnya.