Hal-hal yang Perlu Diketahui Tentang Omnibus Law

Demo buruh menolak Omnibus Law. - ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Sumber :
  • bbc

Mengapa Omnibus Law dianggap `dapat menciptakan job insecurity`?

Pada satu sisi, ujar Bhima, formulasi kenaikan upah minimun dalam rancangan hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Kalau pertumbuhan ekonomi daerah-nya positif, nggak ada masalah. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi daerah-nya negatif, berarti upah tahun berikutnya akan berkurang. Itu akan lebih rendah daripada upah tahun sebelumnya. Ini juga akhirnya kan akan mempengaruhi daya beli pekerja," kata Bhima.

Peniliti INDEF itu juga menjelaskan bahwa peraturan lain yang juga menjadi perhatian adalah terkait tenaga kerja asing, terutama pada sektor start-up, yang sebelumnya tidak ada di UU Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, tambah Bhima, substansi yang lainnya juga berkaitan sama adanya "pemanis" atau sweetener yang dinilai kontradiktif.

"Jadi kan Omnibus Law ini ingin mencari titik tengah, tetapi titik tengahnya ternyata cukup aneh, karena yang namanya "pemanis" atau sweetener itu dalam pasal jaminan sosial, ini pemanis atau semacam gaji tambahan ini, yang pertama dia berlaku untuk pekerja sebelum adanya UU Cipta Kerja. Yang artinya pekerja kedepannya, pasca UU di sahkan, itu tidak mendapatkan fasilitas yang sama," ujar Bhima.

Ia menambahkan bahwa beberapa hal lain seperti cuti dan juga outsourcing , atau ahli daya, juga dapat merugikan pekerja. Outsourcing yang tidak dibatasi dapat menimbulkan kondisi dimana perusahaan mendahulukan pegawai kontrak tanpa bisa menjadi pegawai tetap.

"Jadi ini yang menimbulkan justru job insecurity. Jadi banyak pasal-pasal lainnya di kluster ketenagakerjaan yang diliat satu per satu justru menurut saya itu kontraproduktif dan tidak mencerminkan hubungan industrial yang baik antar pengusaha dan pekerja," ujar Bhima.

Di antara pihak yang menolak adalah dari elemen masyarakat seperti serikat pekerja, yang menyatakan bahwa pihaknya tidak diikutsertakan dalam proses pembahasan.

Kahar S Cahyono, ketua departemen komunikasi dan media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menilai bahwa RUU Cipta Kerja tidak mencerminkan keadilan.

Dalam upaya pemerintah dalam memudahkan investasi, kata Kahar, ada tiga prinsip yang tidak boleh dihilangkan.