Hal-hal yang Perlu Diketahui Tentang Omnibus Law

Demo buruh menolak Omnibus Law. - ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Sumber :
  • bbc

"Yang pertama adalah ada kepastian kerja, atau ada job security, yang kedua ada kepastian pendapatan, atau salary security, yang ketiga ada social security, jadi jaminan sosial yang layak. Nampaknya ketiga prinsip ini tidak terlihat di dalam RUU Cipta Kerja," ujar Kahar.

Sementara itu, pengusaha Hariyadi Sukamdani, yang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan juga anggota satuan tugas Omnibus Law, mengatakan bahwa UU Ketenagakerjaan memang sudah waktunya untuk diperbaharui demi mengkomodir perkembangan kondisi lapangan kerja.

Ia juga menambahkan bahwa perubahan itu perlu demi menciptakan pertumbuhan perekonomian yang berkualitas dan lebih merata.

"Perekonomian kita tumbuh 5 persen tapi yang menikmati itu sebetulnya hanya sebagian kecil, sebagian besarnya nggak menikmati," kata Hariyadi kepada BBC News Indonesia.

Tidak hanya tenaga kerja, tapi juga lingkungan hingga pangan

Pada sektor pertanian, peniliti INDEF Bhima Yidhistira mengatakan Omnibus Law mendudukkan posisi produksi dalam negeri dan impor setara. Hal ini bertentangan dengan peraturan sebelumnya.

Ia menjelaskan bahwa UU 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Petani melarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pemerintah.

Pasal-pasal lain, tambahnya, juga mencakup soal ijin lingkungan, dimana diantaranya termasuk Pengajuan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini ia sebut dapat menjadi perhatian pengusaha yang memberi fokus pada sustainability, atau keberlanjutan bisnisnya ke depannya.

"Jadi menurut saya, pengusaha dari daerah-daerah maju - Eropa, Jepang, Amerika Serikat - itu sangat peduli terhadap isu lingkungan. Tapi di dalam Omnibus Law ini terkesan bahwa justru isu-isu sensitif terkait isu lingkungan itu, itu justru banyak yang dilonggarkan atas nama kemudahan berusaha padahal itu salah besar," ujar Bhima.

Lebih lagi, hal ini juga beririsan dengan otonomi daerah dan otoritas pemerintah pusat.

Upaya sinkronisasi peraturan, meningkatkan kekhawatiran terkait otoritas tersentralisasi

Salah satu pasal dalam RUU Cipta Kerja juga menuai kritik terkait kewenangan pemerintah pusat yang bisa mengubah ketentuan dalam UU tersebut maupun UU lain melalui Peraturan Pemerintah.