Pupuk Indonesia Pastikan Hentikan Pasokan Pupuk Bersubsidi ke Distributor atau Kios Nakal

Jakarta – Satreskrim Polres Pandeglang, Banten, berhasil menangkap 4 orang tersangka penyelewengan pupuk bersubsidi sebanyak 25 ton, yang diduga akan dikirim ke luar Kota Pandeglang. Para pelaku mengaku telah melakukan aksi tersebut sebanyak tiga kali, dengan jumlah mencapai 38 ton pupuk bersubsidi.

Dengan keberhasilan pegungkapan kasus itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan bakal terus mendukung langkah Kepolisian Republik Indonesia, untuk membereskan kasus-kasus serupa dan mencegah terulang kembalinya hal tersebut.

Vice President Penjualan Wilayah 3A Pupuk Indonesia, Aviv Ahmad Fadhil menegaskan, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kepolisian dan aparat penegak hukum, guna meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.

"Pupuk Indonesia mengapresiasi langkah aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, yang berhasil menangkap 4 orang pelaku penyelewengan pupuk bersubsidi di Pandeglang, Banten," kata Aviv dalam keterangannya, Kamis, 3 Agustus 2023.

Karenanya, lanjut Aviv, Pupuk Indonesia mengimbau kepada seluruh jaringan distribusi seperti distributor dan kios resmi di seluruh Indonesia, untuk tidak coba-coba melakukan tindakan melawan hukum. Khususnya dalam proses pendistribusian atau penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.

"Pupuk Indonesia siap menindak tegas apabila ada distributor dan kios resmi yang terlibat dan terbukti menyalurkan pupuk bersubsidi di luar ketentuan Pemerintah," ujarnya.

Aviv menjelaskan, pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah, sehingga peredarannya dipantau oleh aparat penegak hukum mulai dari dari Kepolisian, Kejaksaan, TNI, hingga Pemerintah Daerah (Pemda).

Untuk itu, lanjut Aviv, guna meningkatkan tata kelola dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia bersama Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengimplementasikan aplikasi iPubers sebagai sistem digital untuk kios resmi.

"Sistem ini telah berhasil diuji coba di 5 provinsi, yaitu Bali, Aceh, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, dan Riau," ujarnya.