Bisnis Remitansi Terancam

Jakarta, VIVA - Saat negara-negara Arab kaya minyak di Teluk Persia menjadi sasaran drone dan rudal Iran, gangguan ekonomi berkepanjangan akibat perang Iran berpotensi mengancam ratusan miliar dolar AS remitansi yang setiap tahun dikirim pulang oleh jutaan pekerja migran Asia Selatan di kawasan tersebut.

Sebagian besar dari mereka berasal dari India, Pakistan, dan Bangladesh. Selama puluhan tahun mereka turut mendorong ledakan ekonomi negara-negara Teluk, dengan bekerja di sektor konstruksi, perhotelan, pariwisata, dan layanan kesehatan.

Uang yang mereka kirimkan ke tanah air tidak hanya menjadi sumber penghasilan penting bagi keluarga mereka, tetapi juga menjadi salah satu sumber utama pemasukan devisa bagi India, Pakistan, dan Bangladesh.

Remitansi berfungsi sebagai bantalan finansial bagi perekonomian negara-negara tersebut serta membantu menutup defisit perdagangan, seperti dikutip dari situs DW, Selasa, 31 Maret 2026.

Dengan infrastruktur energi yang menjadi sasaran serangan serta jalur transit minyak dan gas yang terhambat di Selat Hormuz, kombinasi harga energi yang tinggi dalam waktu lama dan penurunan remitansi dapat menjadi ancaman ganda bagi ekonomi negara-negara berkembang tersebut.

India merupakan penerima remitansi terbesar di dunia, dengan aliran dana mencapai rekor US$135 miliar (Rp2.100 triliun) pada 2025, menurut data pemerintah. Pada tahun sebelumnya, India menerima hampir US$40 miliar remitansi dari negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) saja, atau sekitar 38 persen dari total arus masuk remitansi.

Dana miliaran dolar AS itu membantu membiayai sebagian besar defisit perdagangan barang India, menurut data tersebut. India juga menjadi sumber pekerja asing terbesar di kawasan Teluk, dengan lebih dari 9 juta warga India tinggal dan bekerja di sana.

Bangladesh dan Pakistan menyusul, masing-masing mengirim sekitar 5 juta pekerja ke negara-negara GCC. Para pekerja ini menyumbang sebagian besar dari US$30 miliar remitansi Bangladesh dan US$38 miliar remitansi Pakistan tahun lalu.

Perang tersebut juga meningkatkan risiko bagi warga sipil di seluruh kawasan GCC, termasuk pekerja migran. Di seluruh wilayah itu, setidaknya 11 warga sipil tewas dan lebih dari 260 orang terluka, sebagian akibat puing-puing yang jatuh, menurut siaran pers Human Rights Watch (HRW) pada 17 Maret 2026.