Awasi Obat Palsu dan Makanan, BPOM Gandeng TNI
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia gandeng TNI lakukan pengawasan pada makanan dan obat di Indonesia. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman di Plaza Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jakarta tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, oleh Kepala BPOM RI Penny K. Lukito dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
"TNI yang mempunyai jangkauan sampai ke seluruh pelosok negeri, tentu saja merupakan mitra strategis bagi BPOM RI. Hal ini akan sangat membantu pengawasan obat dan makanan yang beredar sampai daerah terpencil yang saat ini baru dapat dilakukan oleh Loka POM di 40 Kabupaten/Kota," kata Penny lewat siaran pers yang diterima VIVA.
Lebih dari itu, keahlian TNI dalam bidang intelijen, jumlah personel dan tersebar sampai ke pelosok, serta jejaring kerja yang luas, diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di lapangan, melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terhadap masyarakat (KIE). Di samping juga pengawasan di daerah perbatasan atau daerah rawan terhadap perdagangan dan peredaran obat palsu dan pangan tanpa izin edar.
"Kami menyadari TNI mempunyai tugas yang sama dengan BPOM RI untuk melindungi bangsa, negara dan masyarakat sehingga sinergi ini tentunya akan membantu tugas BPOM RI dalam mengawal kualitas obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat agar terjamin keamanan dan mutunya," jelasnya.
Beberapa hal yang menjadi poin kerja sama BPOM RI dan TNI antara lain penguatan pengawasan obat dan makanan, peningkatan kompetensi petugas, pertukaran data dan/atau informasi terkait pengawasan obat dan makanan, pembinaan potensi wilayah di bidang obat dan makanan, pemberdayaan masyarakat melalui KIE, optimalisasi peran intelijen dalam rangka pengawasan obat dan makanan, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta upaya kerja sama strategis di bidang obat dan makanan.
"Dukungan dari TNI akan sangat membantu tugas pengawasan BPOM untuk mewujudkan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat," lanjut Kepala Badan POM.