Ke Mana BBM Subsidi?
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Di Kalimantan Barat, kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar dan premium juga sudah lama terjadi. Antrean panjang mengular di sejumlah SPBU di Bumi Khatulistiwa ini.
Menurut warga perbatasan RI-Malaysia di Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Nikolaus Sanen. Harga BBM bukan masalah utama. Namun, yang terpenting adalah ketersediaan pasokan BBM di masyarakat.
“Harga murah, tapi BBM tidak tersedia, sama juga bohong,” keluhnya, saat berbincang dengan VIVAnews.
Kekosongan stok BBM, menurut dia, dapat mengganggu aktivitas perekonomian di daerahnya. Akibatnya, warga terpaksa membeli di kios bensin.
Tak jarang, kata dia, masyarakat membeli premium produk Malaysia. Selain kualitas bagus, takarannya juga pas. “Bensin Malaysia Rp12 ribu per liter. Bensinya bagus, nggak dicampur," katanya.
Di Pulau Dewata, Bali, warga pun kelimpungan mencari BBM. Tidak hanya premium, BBM jenis pertamax juga langka. Antrean panjang tak terhindarkan.
Berdasarkan pantauan VIVAnews, sejumlah SPBU di kawasan Denpasar ramai oleh kendaraan roda dua dan empat. Antrean di SPBU Sesetan, Buluh Indah, Kreneng dan Imam Bonjol bahkan hingga ke jalan raya.
"Antreannya terlalu panjang. Saya tidak punya cukup waktu. Ya, terpaksa beli bensin eceran di 'Pertamini'," kata Andri kepada VIVAnews, Rabu 27 Agustus 2014.
Benarkah Langka?
Cerita antrean di sejumlah SPBU di daerah itu memunculkan spekulasi BBM langka. Sebagian masyarakat sempat panik, karena beberapa SPBU juga tutup.
Di beberapa SPBU terdapat papan pengumuman stok premium, pertamax, dan solar habis. Untuk SPBU yang masih beroperasi, stok premium umumnya kosong. Petugas pun menganjurkan penggunaan pertamax.
Namun, kepanikan atas kelangkaan BBM tersebut dibantah manajemen PT Pertamina. BUMN di sektor energi itu menyatakan, antrean tersebut merupakan konsekuensi dari pembatasan penyaluran BBM bersubsidi.
"Yang dilakukan Pertamina adalah mengurangi penyaluran harian premium bersubsidi hanya sebesar 5 persen di setiap SPBU," kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya, di DPR, Jakarta, Senin 25 Agustus 2014.
Hanung mencontohkan, jika setiap hari SPBU menjual 20 ribu liter premium bersubsidi, dengan pembatasan itu, jatah di SPBU dipotong seribu liter. Pengurangan itu akan dikompensasi dengan premium non subsidi.
Solar bersubsidi pun tak luput dari pemangkasan. Pertamina mengunci 10-15 persen jatah solar bersubsidi kepada SPBU.
Hanung mengakui, membatasi penyaluran BBM bersubsidi merupakan keputusan sulit. Perusahaan dihadapkan dengan dua pilihan. Pertama, menyalurkan BBM bersubsidi tanpa dibatasi dan akan habis sebelum akhir tahun, atau membatasi kuota harian dan menyalurkan BBM non-public service obligations (PSO).
Dia pun menyebut perilaku masyarakat yang memicu kelangkaan itu. “Ada panic buying yang terjadi di masyarakat,” tuturnya. " Yang biasanya mengisi 10 liter jadi full tank. Itu terjadi panic rush yang sebenarnya tak perlu terjadi," kata dia.
Data Pertamina mencatat, kuota BBM bersubsidi pada 2014 sebanyak 48 juta kiloliter (KL) dan perseroan mendapat jatah 47,04 juta KL. Jumlah tersebut terdiri atas premium bersubsidi 32 juta KL, solar bersubsidi 14,14 juta KL, dan minyak tanah 900 ribu KL.
Namun, pada APBN-P 2014, jatah BBM bersubsidi terpangkas 2 juta KL. Kuota BBM bersubsidi Pertamina pun berkurang menjadi 45,35 juta KL yang terdiri atas premium 29,29 juta KL, solar 15,16 juta KL, dan minyak tanah 900 ribu KL.
Hingga 31 Juli 2014, realisasi penyaluran premium yang disalurkan Pertamina setiap hari sebanyak 81.132 KL. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan kuota dalam APBN-P 2014 sebanyak 80.240 KL per hari. Realisasi solar pun mencapai 43.207 KL per hari.
Di wilayah timur Indonesia, PT. Pertamina Wilayah VIII Papua-Maluku pun mengklaim, stok BBM semua jenis hingga akhir tahun ini mencukupi. Untuk itu, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir.
General Manager Pertamina Wilayah VIII, Maluku-Papua, M. Irfan, menjelaskan, karena stok sangat mencukupi, kebijakan pembatasan untuk pembelian BBM di wilayah Maluku dan Papua belum diterapkan.
"Stok cukup, belum ada pemberlakuan pembatasan dalam membeli BBM," jelasnya. Jatah BBM untuk Maluku dan Papua tahun ini mencapai 1,1 juta barel.
Meski belum ada kebijakan pembatasan pembelian BBM, masyarakat tidak diperbolehkan membeli dengan jeriken. "Kecuali konsumen tertentu seperti nelayan, petani yang tak bisa membawa kendaraannya ke SPBU. Itu pun, mereka harus membawa surat rekomendasi," tuturnya.
Sementara itu, Vice Presiden Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, mengatakan, jika tidak dibatasi, kuota BBM bersubsidi tak akan cukup pada hingga akhir tahun. Ali menjelaskan, sisa kuota premium bersubsidi saat ini tinggal 10 juta KL dan harus dibagi 140 hari untuk 5 ribu SPBU seluruh Indonesia. Solar bersubsidi pun jatahnya hanya tinggal 5,5 juta untuk 140 hari.
Dengan pembatasan ini, Pertamina mengklaim bisa menekan konsumsi premium dan solar. Vice Presiden Fuel Marketing Pertamina, M. Iskandar, menambahkan, konsumsi premium bersubsidi turun dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan BBM itu. "Hemat 5 ribu KL per hari," kata Iskandar di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu , 27 Agustus 2014.
Menurut data Pertamina, pembatasan penyaluran BBM bersubsidi telah mendorong konsumsi premium turun dari 81,5 ribu KL per hari menjadi 75,7 ribu KL per hari. Konsumsi solar bersubsidi pun berkurang dari 44 ribu KL menjadi 38 ribu KL per hari. Pertamina pun mencatat ada kenaikan konsumsi Pertamax, tapi tak signifikan.
"Ada kenaikan untuk Pertamax, tapi cuma 500 KL per hari. Biasanya konsumsinya 2.800 KL per hari. Dengan pembatasan itu, konsumsinya jadi 3.300 KL per hari," kata dia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, juga menepis anggapan kelangkaan BBM di sejumlah daerah. "Jangan menggunakan kategori langka, lalu rakyat berpikir solar dan premium tak ada. Yang benar adalah BBM bersubsidi dibatasi. Yang non subsidi, berapa mau beli pun ada. Beli pertamax ada. Jangan mengesankan langka," kata Wacik di Komisi VII DPR RI, Jakarta.
Dia meminta masyarakat untuk menggunakan BBM non subsidi, terutama bagi golongan kelas menengah ke atas yang mampu membeli BBM non PSO tersebut.
"Tinggal diimbau mobil mewah yang masih ngantre premium, cobalah pakai pertamax," kata dia.
Selain itu, pemerintah menegaskan, BBM tak bisa dihargai murah lagi. "Tidak mungkin bisa membuat BBM murah. BBM itu mahal, sebagian impor. Jangan Anda berpikir BBM murah. BBM premium Rp6.500 per liter itu sudah sangat murah. Pemerintah menyubsidi Rp5.000 sudah sangat murah," kata dia.
Apabila kuota BBM habis sebelum masanya, Wacik menegaskan, tidak akan mengajukan kuota lagi. Sebab, upaya tersebut akan menambah beban negara.
Untuk pengendalian BBM bersubsidi itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menyerahkan teknis pelaksanaan kepada badan usaha yang diserahi tugas itu.
"Tugas BPH Migas adalah memberi penugasan badan usaha untuk menyalurkan BBM sejumlah volume tertentu. Operasionalnya diatur oleh badan usaha," kata anggota komisioner BPH Migas, Ibrahim Hasyim, ketika dihubungi VIVAnews.
Tugas tersebut, lanjut dia, memang diberikan BPH Migas untuk menjaga kuota BBM bersubsidi agar cukup hingga akhir tahun.