MEA, Harapan dan Kenyataan

Namun, sejumlah kalangan khawatir dengan mulai diterapkannya pasar bebas Asia Tenggara itu pada akhir tahun ini. Presiden Direktur PT Astra International Tbk, Prijono Sugiarto, menilai Indonesia belum siap.

Sektor jasa, khususnya sumber daya manusia, belum siap menghadapi keterbukaan pasar regional tersebut. "Kalau saya, yang paling khawatir dari sisi jasa, karena belum siap," ujarnya.

Untuk itu, Prijono berpendapat, perlu ada keberpihakan pemerintah dalam mendukung dan mempersiapkan sektor usaha dalam negeri dan meningkatkan potensi SDM untuk menghadapi persaingan antar negara.

Pemerintah, Prijono melanjutkan, harus mempersiapkan SDM domestik. Upaya ini dirasa penting, guna mengantisipasi pekerja domestik, agar tidak tergeser dengan pekerja asing yang jauh lebih kompeten.

"One on one, Indonesia nggak kalah sama asing. Tapi, yang jadi masalah, karena mereka pendidikannya gratis, jadi skill-nya lebih banyak dibandingkan orang Indonesia," tuturnya.

"Ini tugas kita bersama. Baik pemerintah maupun private sector untuk meningkatkan skill orang Indonesia. Jadi, pada saatnya nanti tidak kalah bersaing," katanya.

Selain itu, perusahaan swasta, menurut Prijono, harus melindungi pekerja domestik dengan tetap mempertimbangkan potensi mereka. "Sesama pengusaha, kita harus saling melindungi. Pekerjanya harus orang Indonesia dong," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Akmadi Abbas juga berpendapat senada. Saat ini, Indonesia belum dirasa cukup kuat dalam memenuhi tantangan tersebut.

Sebab, kapasitas inovasi dan kapabilitas teknologi industri di negeri ini masih terbilang cukup rendah. Rendah yang dimaksud adalah berupa paten yang dimiliki peneliti Indonesia.

Saat ini, Indonesia diklaim hanya memiliki paten berjumlah ratusan, masih sedikit dibandingkan Singapura yang sudah puluhan ribu. Bahkan, Singapura ditempatkan di posisi pertama di ASEAN dengan jumlah paten terbanyak.

"Padahal, inovasi berbasis iptek tersebut menjadi kunci kemenangan dalam MEA," ujarnya.

Jangan Takut
Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia jangan terlalu takut menghadapi penerapan MEA. Sebab, semua negara saat ini juga tengah ketakutan menghadapi pasar bebas regional itu.

"Kita nggak usah takut persaingan, wong mereka aja takut, sama-sama takut. Karena tidak bisa dihitung siapa yang akan serang dan menguasai ekonomi kita. Bismillah saja, kita harus siap," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, dia sering ditanya pengusaha bagaimana menghadapi MEA. Sebab, lahan-lahan bisa dikuasai, dosen-dosen asing masuk, dokter-dokter asing juga masuk.

Menurut Jokowi, seharusnya masyarakat tak perlu khawatir, sebab yang paling penting saat ini adalah bagaimana mempersiapkan generasi bangsa ke depan untuk menghadapi MEA.

Dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-25, seperti dilansir Sekretariat Kabinet, Jokowi mengatakan, RI berkomitmen untuk memajukan kerja sama ASEAN, termasuk dalam mewujudkan MEA 2015.

Kendati mendukung MEA, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, Indonesia tidak akan dibiarkan hanya menjadi pasar semata. Menurut Presiden, Indonesia juga harus menjadi bagian penting dari rantai produksi regional dan global.

"Indonesia di bawah pemerintahan saya terbuka untuk bisnis. Namun, Indonesia, seperti negara berdaulat manapun, harus memastikan kepentingan nasionalnya tidak dirugikan,” tegas Jokowi.

Dalam waktu kurang dari satu tahun ini, Jokowi melanjutkan, ASEAN harus bekerja sama mengatasi tiga hal untuk menuju era MEA.

"Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas di negara-negara ASEAN, antarnegara ASEAN, serta antara ASEAN dan negara-negara mitra, melalui master plan mengenai on ASEAN connectivity," kata Jokowi.

Kedua, Presiden menjelaskan, meningkatkan kerja sama investasi, industri, dan
manufaktur yang lebih erat di antara negara ASEAN. Ketiga, peningkatan perdagangan intra-ASEAN yang saat ini masih cukup rendah, yakni 24,2 persen.

"Dalam lima tahun ke depan, saya berharap, nilai perdagangan intra-ASEAN setidaknya bisa mencapai 35 hingga 40 persen," ujarnya.

Jokowi juga menyampaikan, pentingnya untuk meningkatkan produk domestik bruto (PDB) ASEAN hingga dua kali lipat, dari yang semula US$2,2 triliun menjadi US$4,4 triliun pada 2030.

ASEAN pun harus berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan dari 18,6 persen menjadi 9,3 persen pada 2030.