Tergusur di Tengah Jalan

Salah satu bentuk mobil pedesaan
Sumber :
  • VIVA.co.id/Shintaloka Pradita Sicca

VIVA.co.id – Ruang Rapat Paripurna Kabinet itu mulai dipenuhi sejumlah menteri. Mereka berbincang santai. Tak sedikit yang berdiskusi serius.

Para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan pejabat setingkat menteri, hari itu bersiap menggelar rapat penting. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 dan isu strategis akan jadi bahasan. 

Suasana kemudian mulai berangsur hening. Pemimpin rapat memasuki ruangan. Setelah mengatur posisi duduk, sejumlah berkas yang tersusun di meja diperiksa sekilas. 

Rapat pun dibuka. Pemimpin rapat saat itu, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan pengantar singkat. Berbagai isu anggaran negara, ekonomi hingga politik yang berkembang jelang 2014 digulirkan. 

Arahan kepada peserta rapat diberikan dengan jelas dan lugas. Intonasinya pas dengan gaya bertutur yang khas.

Di antara isu-isu utama, pemimpin rapat menyinggung juga soal mobil murah. Empat tahun sebelumnya, gagasan itu sudah bergulir. Peserta rapat makin menyimak, mendengarkan dengan seksama.

SBY menyebut, isu mobil murah mulai berkembang 'liar' di masyarakat. Kebijakan mobil murah yang semangatnya untuk memikirkan angkutan pedesaan, di publik malah melebar dari gagasan awal. 

"Rupanya sudah banyak bias, atau sebutlah distorsi dari apa yang pernah saya sampaikan. Mobil murah yang dimaksud adalah untuk angkutan pedesaan, bukan mobil-mobil pribadi," kata pemimpin rapat dengan nada setengah kecewa di Istana Kepresidenan, 14 November 2013.

Presiden melanjutkan, gagasan mobil murah untuk angkutan pedesaan yang berkembang bias di masyarakat itu juga mendapat perhatian Dewan Pimpinan Daerah.  DPD mengajukan hak bertanya ke Presiden terkait alasan pemerintah menggulirkan gagasan itu.

SBY mengajak peserta rapat untuk mengingat sejenak  konsep mobil murah yang digagas sejak 2010 itu. Gagasan yang kemudian masuk dalam program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan, dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat. 

Program ini merupakan bagian dari klaster keempat, yang di dalamnya terdapat program rumah murah hingga mobil murah pedesaan. Sebelumnya, klaster satu sampai ketiga program pro-rakyat itu, pemerintah melahirkan program bantuan sosial hingga kredit usaha rakyat.
 
Demi mobil untuk pedesaan itu, SBY bahkan menyempatkan studi banding ke India. Presiden ingin melihat bagaimana penerapan angkutan pedesaan di negeri Bollywood itu. 

Niat SBY itu untuk mendapatkan perbandingan, apa yang bisa diterapkan bagi angkutan pedesaan di Indonesia. Dalam pandangan SBY, mobil murah pedesaan bisa memakai teknologi dengan bahan bakar ramah lingkungan, seperti listrik atau hybrid. 

Selanjutnya, Tergusur LCGC