Badan Kehormatan Koordinasi dengan KPK

VIVAnews - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat segera berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka ingin mendapatkan kepastian mengenai penangkapan anggota Komisi Perhubungan, Abdul Hadi Jamal.

"Siang ini juga kita akan temui pimpinan dan berkoordinasi dengan KPK," kata Wakil Ketua Badan Kehormatan, Gayus Lumbuun, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 3 Maret 2009.

Semalam, KPK menangkap pejabat Departemen Perhubungan, Darmawati Dareho, anggota Komisi Perhubungan DPR Abdul Hadi Jamal, dan komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Hontjo Kurniawan. Dari tangan mereka ditemukan Rp 54 juta dan US$ 90 ribu.

Gayus menjelaskan, Badan Kehormatan memiliki kewajiban untuk memperhatikan hak dan kewajinban dari para anggota dewan. Badan Kehormatan, lanjut Gayus, mendukung sepenuhnya penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kalau benar ini terjadi, tentu ini suatu pencorengan kembali nama DPR yang sedang kita benahi," ujarnya.

Wakil Ketua KPK, M Jasin, menyatakan pemberian uang itu dalam rangka penyaluran aspirasi dalam mendapatkan proyek dermaga dan bandara di wilayah Timur Indonesia.