PKS Ingin Hapus Pajak Motor, JK: Bagaimana Cara Bangun Daerah?

VIVA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan pemerintah-pemerintah daerah yang selanjutnya digunakan untuk membangun daerah yang bersangkutan.

JK berpandangan wacana penghapusan pajak tersebut yang dijanjikan oleh Partai Keadilan Sejahtera jika menang di Pemilihan Umum 2019, sebagai hal yang justru akan menghambat pembangunan daerah.

"Kalau ini dihilangkan, bagaimana caranya membangun daerah?" ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 27 November 2018.

Menurut JK, pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah seperti diatur Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 itu rata-rata menyumbang 50 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, ada juga daerah yang 70 persen PAD-nya berasal dari pajak itu.

"Lebih dari 50 persen pendapatan daerah itu dari pajak kendaraan," ujar JK.

JK menyampaikan, infrastruktur yang dibangun pemerintah daerah juga pembiayaannya banyak disumbang oleh pajak itu.

"Pajak motor itu kan untuk membiayai. Makin banyak mobil, jalan harus diperbaiki, diperlebar, harus bikin flyover, macam-macam harus dibuat (dari pendapatan pajak kendaraan) untuk melayani sepeda motor atau mobil yang banyak ini," ujar JK.