Menanti Solusi Sengkarut BPJS Kesehatan

Petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan informasi kepada warga
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

"Masihkah bapak tidak merasa harus peduli memperbaiki kekisruhan ini? Kalau saya penasihat Bapak, saya akan lapor: Pak, ini darurat BPJS!" tulis Reno dalam akunnya di Facebook.

Dokter lain pun ikut bersuara. Dokter Spesialis anak Dr. Arifianto, Sp.A juga menuliskan kekecewaannya kepada BPJS dalam laman jejaring sosialnya. Bahkan, dokter yang berpraktik di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur ini membuka forum dalam kolom komentar tentang kekecewaan teman-teman sejawatnya terhadap BPJS karena menunggaknya pembayaran BPJS ke rumah sakit hingga berujung pada telatnya gaji tenaga kesehatan.

"Teman-teman sejawat sekalian dari seluruh Indonesia, yang utang RS-nya terus bertambah karena dana BPJS berbulan-bulan belum cair seluruhnya, boleh share foto tanggapan RS-nya dan tautan berita dari berbagai media di komentar ya," tulis dokter Arifin dalam akunnya di Facebook.

Dan ternyata banyak yang kecewa dengan dengan BPJS. Seorang bidan di jejaring faskes 1 bernama Tanty Soempena mengatakan bahwa tagihannya sejak November 2017 belum cair hingga kini, sementara pasien BPJS terus berdatangan. Di sisi lain, jika mereka menolak, faskes 1 akan diacabut izinnya.

Bahkan ada petugas kesehatan di rumah sakit swasta yang gajinya mundur selama dua pekan lantaran klaim BPJS menunggak hingga Rp2,8 miliar. Tak cuma rumah sakit, perusahaan farmasi pun mengalami kondisi miris.

"Bukan cuma RS Dok, perusahaan farmasi juga sudah banyak yang kejepit, bahkan beberapa gulung tikar. Pengurus pusat GP Farmasi Indonesia mengirim kepada Menkes perihal utang jatuh tempo obat dan alat kesehatan JKN belum dibayar mencapai Rp3,5 triliun per Juli 2018. Siap-siap obat banyak yang kosong," tulis Vita Dwi Amiria.

Mencari solusi

Banyaknya masalah yang membelit BPJS, membuat banyak pihak yang dirugikan berusaha mencari solusinya. Bahkan, demi menambal defisit anggaran BPJS, pemerintah akhirnya turun tangan. Presiden Jokowi telah menyetujui pencairan dana Rp4,9 triliun untuk membantu BPJS.

"Kami sudah rapatkan seminggu yang lalu. Sebentar lagi akan dikucurkan Rp4,9 triliun, untuk menutupi kebutuhan yang mendesak," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai acara Kampanye Nasional Pencegahan Stunting di Silang Barat Monas, Jakarta Pusat, Minggu, 16 September 2018.