Halal Haram Kampanye Negatif

"Negative campaign tidak dilarang dan tidak dihukum karena memang berdasar fakta. Yang bisa dihukum adalah black campaign," tutur Mahfud melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, belum lama ini.

Dia mencontohkan apabila seseorang mengatakan Jokowi PKI atau bilang Prabowo terlibat ISIS maka itu adalah black campaign. Tapi bila seseorang mengatakan Jokowi kerempeng, atau menyebut Prabowo kalah terus dalam pilpres, maka itu negative campaign.

"Black campaign bisa dipidana, negative campaign bisa dilawan dengan argumen," ujarnya.

Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyarankan agar kampanye sebaiknya adu program saja. Tidak usah menggunakan black campaign atau negative campaign.

"Tapi kalau ada terpaksa melakukan negative campaign, maka tidak ada sanksinya. Barulah anda bisa dihukum atau dipidanakan kalau melakukan black campaign," lanjut dia.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengakui kampanye negatif sah-sah saja dan diperbolehkan dalam suatu kontestasi demokrasi. Hal itu berbeda dengan kampanye hitam yang berisi berita hoax, fitnah, atau menyebarkan berita bohong.

"Asal yang disampaikan itu berdasarkan fakta dan data. Sah-sah saja," kata Sunanto saat dihubungi VIVA.

Menurut dia, cara melawan kampanye model seperti itu adalah dengan menyampaikan keberhasilan-keberhasilan di pihak yang terkena kampanye negatif. Kemudian dengan menyampaikan fakta-fakta yang lain.

"Kalau ada fakta-fakta yang dianggap merugikan maka harus dijawab, di-counter dengan fakta-fakta yang bisa meluruskan atau menguntungkan," ujarnya.

Terlepas dari itu, Sunanto memandang letak permasalahan kampanye negatif ada pada bahasa. Dia menyarankan sebaiknya istilah itu tidak dipakai, dan diganti dengan kampanye kritis.

"Kata negatif akan memperkeruh suasana. Lebih baik kalau pakai kampanye kritis. Jadi tidak negatif, karena kesannya jelek semua," katanya.

Dia mengatakan dalam demokrasi yang seharusnya disampaikan kepada publik adalah gagasan, bagaimana meraih masa depan lebih baik. Gagasan-gagasan itulah nantinya yang diharapkan menjadi referensi pemilih dalam menentukan pilihannya.

Meskipun demikian, dia menyampaikan kampanye negatif tetap sesuatu yang halal dalam demokrasi. Catatannya, asal jangan sampai berisi fitnah, tidak berdasar data, atau hoax.