Menyoal Kecurangan Pemilu

Sebelumnya, publik di tanah air juga sudah dihebohkan dengan kasus dugaan kecurangan di Malaysia, dan Australia. Serta ketidakberesan para Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang membuat proses pemungutan suara berjalan ruwet.

Masih belum berhenti, usai pemungutan suara di dalam negeri pada Rabu, 17 April 2019, juga sempat ramai tagar KPU jangan curang di jagat media sosial. Dan muncul petisi memidanakan petugas KPU yang ditandatangani ratusan ribu orang.

Pemilu Terburuk

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, bersuara keras terkait dengan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Dia menyebut pemilihan umum kali ini sebagai pemilu terburuk pascareformasi.

Ia menyebut ada beberapa hal yang mengkhawatirkan terkait Pemilu 2019 ini. Salah satunya, jangan sampai mereka yang memenangkan pemilu dan mendapatkan suara terbanyak, tapi yang menjadi presiden justru orang lain.

"Kalau itu terjadi sebenarnya kita sedang mendorong negara ini sampai di bibir jurang karena ini berbahaya sekali," kata Bambang pada diskusi Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi di kawasan SCBD Jakarta, Minggu, 21 April 2019.

Bambang menuturkan kualitas pemilu yang sangat penting ialah kejujuran dan kerahasiaan. Prinsip pemilu adalah langsung, umum, bebas dan rahasia atau luber. Namun, sebagian pemilih tidak bebas.

Kalau itu prinsip-prinsip dasar luber, jujur dan adil tidak dipenuhi maka dia berpendapat Pemilu 2019 sia-sia.

Senada, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Said Didu, mengatakan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019 terstruktur, sistematik, dan masif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penghitungan suara. Dari informasi yang dia dapatkan, ada 6,7 juta surat suara yang tidak terkirim. Dia menilai Presiden Joko Widodo seharusnya bertanggung jawab dalam situasi ini tapi malah diam seribu bahasa sejak dari awal.

Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo, menghargai segala kerja keras yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Tapi, dia tetap mendorong mereka untuk ambil langkah tegas untuk menciptakan pemilihan yang jujur dan adil.

"Kami yakin KPU dan Bawaslu terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, serta menjunjung tinggi sumpah jabatan untuk menegakkan demokrasi di Indonesia," kata Hashim di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya , Jakarta Selatan, Sabtu, 20 April 2019.