Anggaran 'Aneh' Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan saat berbincang dengan tvOne.
Sumber :
  • tvOne

2. Pemprov DKI mengusulkan anggaran hingga Rp5 miliar untuk influencer atau kalangan yang bisa mempromosikan hal tertentu di media sosial, di APBD 2020. Berdasarkan data pada dokumen Kebijakan Umum APBD - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS), besaran tepatnya adalah Rp5.008.691.930. Anggaran tersebut diajukan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta untuk aktivitas promosi pariwisata dan budaya melalui media sosial dengan menggunakan 5 orang influencer.

3. Komponen lain yang janggal adalah anggaran pembelian lem aibon dengan koefisien 37.500 orang untuk jangka 12 bulan serta harga Rp184 ribu. Jika ditotal, maka pembelian lem aibon tersebut mencapai Rp82 miliar lebih. Anggaran tersebut diajukan oleh Dinas Pendidikan DKI. Dinas Pendidikan DKI mengakui adanya pengajuan untuk penganggaran lem dengan merek 'Aibon' di usulan APBD DKI 2020. Namun, angka itu hanya ada dalam komponen sementara di sistem e-budgeting.

4. Pembelian pena untuk usulan pengadaan dilakukan untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Jakarta Timur. Usulan pengadaan total adalah Rp123,85 miliar atau seharga Rp105.000 per buahnya.

5. Anggaran untuk pembelian 10 unit storage server dengan total Rp12,95 miliar.

6. Pembelian empat storage unit untuk Jakarta Smart City dengan nilai Rp53 miliar.

7. Ada juga pembelian 7.313 unit komputer seharga masing-masing Rp15 juta untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri

Bantahan Gubernur DKI

Dinas Pendidikan DKI mengakui adanya pengajuan untuk penganggaran lem dengan merek 'Aibon' di usulan APBD DKI 2020. Namun, angka itu hanya ada dalam komponen sementara di sistem e-budgeting. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Syaefuloh Hidayat, ajuan yang menjadi isu karena diramaikan fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI, masih akan melalui penyesuaian di perancangan final APBD.

"Bukan salah input, tapi komponen di e-budgeting itu adalah komponen sementara yang akan kita sesuaikan berdasarkan hasil input komponen lainnya lagi," ujar Syaefuloh di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

Sekretaris Dinas Pariwisata dan Budaya Asiantoro menyatakan, anggaran promosi pariwisata yang menggunakan jasa influencer dengan bujet anggaran Rp5 miliar untuk 5 influencer sudah tidak dianggarkan kembali. Hal itu dilakukan karena saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah gencar melakukan efisiensi anggaran.