Anggaran 'Aneh' Pemprov DKI

"Itu sudah dicoret itu, sudah tidak ada lagi itu. Kan sekarang kita sedang lakukan efisiensi, enggak ada anggarannya itu," kata Asiantoro kepada VIVAnews, Sabtu, 26 Oktober 2019.

Kendati demikian, ia tidak menampik bahwa pihaknya sempat menganggarkan promosi pariwisata DKI Jakarta dengan menggunakan jasa influencer atau famtrip. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan kejanggalan anggaran yang terjadi karena sistem e-budgeting, yang telah dibuat oleh masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama, yang sangat banyak kekurangannya. Anies bahkan mengatakan,  bahwa selama beberapa pekan terakhir, ia menyisir ajuan-ajuan janggal dalam usulan APBD DKI 2020. Namun, menurut Anies, ia tidak dengan sengaja membeberkan ke publik temuan-temuannya yang pada akhirnya bisa menimbulkan keriuhan di masyarakat.

"Saya kerjakan satu-satu kemarin (menyisir anggaran), tapi saya tidak berpanggung," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

Anies menyampaikan, ia juga tidak dengan sengaja membeberkan ke publik nama-nama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dituding bertanggung jawab atas ajuan anggaran. Menurut Anies, hal itu tidak produktif, juga tidak menyasar langsung masalah yaitu nyaris ditetapkannya ajuan anggaran yang salah di APBD.

"Saya tidak umumkan keluar karena saya mau koreksi, tidak bisa seperti ini terus. Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan. Gubernurnya kelihatan keren sih, marahin anak buah, tapi bukan itu (inti masalahnya)," ujar Anies.

Anies juga mengemukakan, menggunakan sistem e-budgeting yang saat ini masih diterapkan Pemprov DKI, ajuan anggaran, perlu terus diulas satu per satu. Hal itu juga merupakan kelemahan sistem yang pertama kali diterapkan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 2015 itu.

"Ini problem muncul tiap tahun. Maka yang harus kita koreksi adalah sistemnya. Sistem (e-budgeting) ini masih manual. Pengecekan dilakukan manual. Ada puluhan ribu item (ajuan anggaran yang harus dicek)," ujar mantan Mendikbud ini,.

Diketahui, penyisiran anggaran, merupakan hal yang beberapa kali juga dilakukan Ahok saat ia menjadi gubernur DKI pada 2014 hingga 2017 lalu. Penyisiran, merupakan hal yang menguak adanya ajuan-ajuan janggal pada APBD DKI beberapa tahun lalu, seperti penganggaran Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan nilai miliaran rupiah.