Kontroversi Aksi Bupati Ngada Blokade Bandara

VIVAnews - Mengenakan kemeja berkelir biru dan dasi, Bupati Ngada Marianus Sae menggelar jumpa pers setelah aksi koboinya: memblokade Bandara Turelelo Soa, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 21 Desember lalu. Di depan wartawan, Marianus meminta maaf atas aksi nekatnya itu.

"Saya sebagai manusia terus terang sadar, ada pihak-pihak yang dirugikan dari kejadian itu. Sebagai bupati, saya meminta maaf dari lubuk hati sedalam-dalamnya," kata Marianus, Senin 23 Desember 2013. [Lihat video pengakuan Marianus itu

Marianus mengakui telah memerintahkan pasukan Satpol PP untuk memblokade Bandara Turelelo Soa, Sabtu 21 Desember 2013. Dia kesal karena tidak kebagian tiket Merpati.

Padahal hari itu, Marianus harus kembali pagi-pagi ke Ngada untuk menghadiri sidang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ngada. Rapat itu dimulai jam 9 WITA.

Sementara, Marianus masih berada di Kupang setelah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diserahkan Gubernur NTT Frans Lebu Raya. "Acara itu tidak bisa diwakili," katanya.

Nah, satu-satunya pesawat yang berangkat dari Kupang menuju Bajawa adalah Merpati. Mengaku sudah memohon-mohon tiket, Marianus tak juga mengantongi tiket di Sabtu pagi itu. Dia pun murka.

Meski meminta maaf, Marianus masih menyimpan kekesalan kepada maskapai Merpati. Dia kembali mengkritik kinerja maskapai milik badan usaha milik negara itu karena tidak bisa memprioritaskan pejabat yang tengah melaksanakan tugas negara. "Saya minta Merpati dapat melayani penumpang dengan baik dan memberi prioritas ke pejabat yang melaksanakan tugas," ujarnya.

Saat dikonfirmasi, maskapai Merpati punya versi cerita yang lain. Menurut Sekretaris Perusahaan Merpati Riswanto CP, insiden itu terjadi karena tak ada komunikasi.

Riswanto menjelaskan, insiden itu bermula saat perwakilan Bupati Ngada mem-booking tiket pesawat pada 20 Desember 2013 dari Bajawa ke Kupang. Namun, imbuhnya, protokoler Bupati Ngada belum membayar tiket tersebut.

Untuk mengkonfirmasi booking tiket itu, staf Merpati di sana kemudian menghubungi protokoler Bupati Ngada. "Hingga pukul 16.00 waktu setempat, staf kami tidak bisa menghubungi protokoler Bupati Ngada. Akhirnya, sama-sama tidak ada kabar," kata Riswanto saat dihubungi VIVAnews, Senin 23 Desember 2013. Tiket itupun dilego.

Hingga keesokan harinya, pihak Merpati baru mengetahui Bupati Ngada sudah membeli tiket pesawat dari maskapai lain. Dan, ada pergerakan massa yang menutup bandara.

Pengelola Merpati mengetahui ada aksi pemblokiran ketika satu pesawat dari Kupang hendak mendarat pukul 07.10 WITA di Bandara Turelelo Soa. Pesawat tersebut berangkat dari Kupang sekitar pukul 06.10 WITA.

"Pesawat kami tidak bisa mendarat karena sudah ada massa di landasan. Pesawat kami pun akhirnya kembali lagi ke Kupang," ujar Riswanto. Dia mengatakan jalan tengah masalah ini muncul setelah pimpinan Merpati menghubungi langsung Bupati Ngada via telepon seluler. "Sudah clear semua dan ada jalan tengah. Masalahnya sudah selesai," kata dia.

Melanggar hukum dan berbahaya
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan perilaku Bupati Marianus Sae itu salah, apapun alasannya. “Karena kepentingan publik dan keselamatan penerbangan ada di situ,” kata Gamawan saat menghadiri acara di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kepala daerah, imbuhnya, tidak dibenarkan menutup fasilitas umum. Untuk itu, Gamawan tengah menimbang sanksi untuk Bupati Marianus. Sebagai bahan pertimbangan, Gamawan akan meminta penjelasan detail dari Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengenai insiden tersebut. "Kami kan baru dapat informasi dari media saja," kata Gamawan.

Ketika ditanyakan mengenai sanksi apa yang akan dijatuhkan, Gamawan mengisyaratkan akan memberikan teguran kepada Marianus. "Teguran. Tapi kalau ada yang melaporkan itu sebagai pelanggaran hukum, silakan saja," ujarnya.

Meski demikian, Gamawan juga meminta maskapai Merpati bijaksana. Menurut Gamawan, seharusnya ada kuota penerbangan untuk kepala daerah, terutama di daerah-daerah yang lokasinya jauh dari pusat. “Saya dengar staf Bupati Ngada datang bolak-balik hendak beli tiket, tapi dipimpong. Sampai kepala bandara ditelepon, tetap tak dapat tiket,” kata dia.

Gamawan yang juga pernah menjadi kepala daerah itu mengungkapkan, selalu ada kebijakan tak tertulis di berlaku di seluruh Indonesia bahwa ada kuota untuk kepala daerah, kapolda, danrem. “Kalau ada hal penting, kan pantas dia dikasih satu tiket."

Menanggapi hal itu, Riswanto sebagai perwakilan Merpati mengakui memang ada kuota khusus bagi kepala daerah dan pejabat lainnya. Merpati pusat menyerahkan kewenangan pengaturan tiket kuota khusus itu ke perwakilan mereka di daerah. "Kami menyebut kuota khusus ini VIP. Kami menyediakan kok," kata dia.

Agar kasus ini tak terulang, Merpati berjanji akan memperbaiki mekanisme pengaturan tiket kuota khusus di daerah.

Senada dengan Gamawan, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyayangkan terjadinya insiden penutupan bandara itu. Apalagi, pelakunya adalah kepala daerah yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada warganya.

"Peristiwa itu seharusnya tidak perlu terjadi," kata Amir. Langkah yang ditempuh Bupati Ngada tersebut, menurut Amir, bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan aktivitas penerbangan. "Bahaya manakala pesawat jadi tidak bisa mendarat pada waktunya," katanya.

Selain itu, dia menambahkan, tindakan itu sangat mengganggu pelayanan publik karena beberapa pesawat tak bisa mendarat di Bandara Turelelo Soa.