Drama Filipina dan Ancaman untuk PBB

VIVA.co.id – Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku kesal pada badan dunia, Perserikatan Bangsa Bangsa dan siap hengkang.

Semua bermula saat dua pejabat ahli hak asasi manusia di PBB mendesak pemerintah Filipina mengakhiri gelombang eksekusi ekstrajudisial dan pembunuhan. Mereka menekankan, "pengadilan terhadap pelaku narkoba harus diadili di pengadilan atas nama hukum, bukan pria bersenjata di jalanan."

"Klaim untuk melawan perdagangan obat terlarang tidak membebaskan pemerintah  suatu negara dari kewajiban hukum internasional, dan tidak melindungi negara pelakunya atau orang lain dari tanggung jawab untuk pembunuhan ilegal," ujar Agnes Callamard,  Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi.

Pernyataan tersebut disampaikan Callamard dalam sebuah rilis berita dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) yang dipublikasikan melalui un.org, Jumat, 19 Agustus 2016.

"Negara memiliki kewajiban yang mengikat secara hukum untuk menjamin hak untuk hidup dan keamanan setiap orang di negeri ini, apakah yang diduga melakukan tindak pidana atau tidak," ujarnya menambahkan.

Sejak awal terpilih pada 10 Mei 2016, Rodrigo Duterte berulangkali menyatakan akan berperang dengan narkoba. Namun cara yang ia pilih bukan pengadilan resmi. Duterte memilih cara yang sangat tak lazim, ia lebih suka mengambil tindakan sendiri dan melakukan eksekusi ekstrajudisial. Semua terduga dibunuh tanpa ada pengadilan resmi. Sejak ia menjadi Presiden Filipina, sudah lebih dari 1.000 orang tewas dibunuh. Mereka diduga bagian dari pengedar, pedagang, dan pemakai narkoba.

Ratusan orang tewas di jalanan, di gang-gang kecil, juga di atas kendaraan, dengan kondisi tertembak, darah yang masih mengalir, tangan terikat, bahkan kepala atau mata yang tertutup. Tak hanya itu, Duterte juga secara terbuka mengumumkan nama lebih dari 150 pejabat negara, anggota kepolisian, dan militer yang dianggap terkait dalam jaringan narkoba. Puluhan orang secara sukarela menyerahkan diri.

Namun aksi Duterte dinilai brutal dan menuai kecaman dari pegiat hak asasi manusia di dalam negeri, maupun luar negeri. Termasuk Callamard yang mewakili PBB. Callamard, yang bertugas khusus sebagai seorang ahli dan tidak dibayar memiliki tugas menjadi pengamat dan pelapor dari seluruh negara di dunia, khusus persoalan hak asasi.