Para Peretas Melawan Vonis Ahok

Setidaknya ada tujuh situs pemerintah yang ditumbangkan oleh kelompok tersebut. Kelompok Anonymous memberikan pesan peringatan di akun Twitternya terhadap pemerintah Indonesia yang berbunyi “Government of Indonesia, you cannot arrest an idea NO ARMY CAN STOP US #Anonymous #OpFreeWildan #FreeAnon.

Selanjutnya... Bentuk Protes Masyarakat

Bentuk Protes Masyarakat

Kegiatan hacktivis kini semakin meningkat di tanah air. Kegiatan peretasan dengan motif politik dan menyuarakan pendapat mereka pun semakin terang-terangan dilakukan.

Peretasan terhadap situs-situs pemerintah merupakan bentuk kekecewaan dan perlawanan para hacker terhadap pemerintah. Dalam kasus Ahok, mereka turut menyuarakan ketidakadilan penegakan hukum.

Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, menilai peretasan terhadap situs Pengadilan Negeri Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, adalah sebagian bagian protes kritis masyarakat terhadap ketidakadilan penegakan hukum yang absurd.

"Karena itu saya mendukung protes itu selama tidak melawan hukum. Karena itu ekspresi spontan yang harus dimaklumi atas kekecewaan," ucapnya di Jakarta, Kamis 11 Mei 2017.

Meski demikian, ia menyatakan aksi protes seperti itu tidak akan mengubah putusan majelis hakim atas Ahok. Namun, hal itu menurutnya mampu memberi pengaruh terhadap publik dan lembaga peradilan.

"Bahwa kemudian itu memengaruhi putusan hakim itu suatu keniscayaan. Karena course of justice (jalan keadilan) itu juga harus menakar keadilan yang dirasakan masyarakat, tetapi dengan indikator yang rasional, profesional dan objektif," ucapnya.

Menurut Ismail, publik tidak puas dengan putusan hakim karena majelis hakim menerapkan standar ganda. Karena hakim mengatakan Ahok menebarkan kekacauan di publik gara-gara pernyataannya, tetapi di sisi lain hakim meniadakan keterkaitan politik terhadap kasus Ahok.

"Kasus Ahok ini kasus dengan tekanan massa terbesar dari 97 kasus yang kita periksa. Karena di belakang ada kontestasi politik, menurut saya sulit dipahami saat hakim mengatakan tidak ada kaitan dengan pilkada. Ini pengingkaran yang terbuka," ujar Ismail.

Oleh sebab itu, menurutnya, para peretas ingin menyuarakan kekecewaan terhadap proses peradilan Indonesia. “Ini sebagai bagian proses atas ketidakadilan dan tidak profesionalnya institusi pengadilan. Jadi bukan pembela Ahok, saya kira itu,” katanya.