Para Peretas Melawan Vonis Ahok

Selanjutnya... Motif Politik

Motif Politik

Pakar Keamanan Cyber, Pratama Persadha, mengatakan, peretasan dengan alasan politik sebenarnya sudah lama terjadi. Namun semakin vulgar beberapa waktu terakhir.

Pratama menilai hal ini dikarenakan minimnya pengaman dari situs yang dimiliki pemerintah. Maka semakin mudah melakukan peretasan, jadi pihak-pihak yang merasa suaranya belum didengarkan pemerintah atau publik memilih jalan meretas situs-situs pemerintah.

"Bukan mengambil atau mengubah data, biasanya memang menyuarakan pendapat mereka di halaman muka dengan deface,” kata etua lembaga riset keamanan cyber Communication and Information System Security Research Center ini.

Ia memaparkan tahapan seorang melakukan peretasan secara garis besar pertama kali adalah dengan mengumpulkan informasi, dilanjutkan dengan melakukan eksploitasi. Setelah berhasil mendapatkan akses masuk ke sistem, peretas akan menaruh backdoor, dan maintain access, dan tahap terakhirnya adalah membersihkan log.

"Untuk peretasan PN Negara ini sekilas pelaku mencari cache di Google, tanpa menyentuh sama sekali web PN Negara," ujar Pratama.

Sementara terkait metode peretasan yang paling banyak digunakan dan memungkinkan dalam hal ini adalah kombinasi antara injection, brute force login password, sensitive information disclosure (root directory, php.info).

"Karena makin banyak dan mudahnya melakukan peretasan, memang instansi pemerintah dan instansi strategis lainnya harus memperkuat sistem mereka, tidak hanya website saja," ungkapnya.

Mantan pejabat Lembaga Sandi Negara ini memaparkan yang paling harus diingat pada prinsip keamanan adalah bahwa sistem keamanan tidak akan pernah mencapai 100 persen aman. Sekuat dan seberlapis-lapis apa pun sistem pengamanan yang digunakan, tetap ada kemungkinan seorang peretas mendapatkan celah dan berhasil masuk ke sistem.

"Kenapa .go.id sering sekali diretas, karena memang sebenarnya security belum menjadi fokus utama perhatian di lingkungan pemerintah, bahkan di bagian yang berkaitan dengan IT," ungkapnya.

Menurut Pratama, dengan peristiwa makin maraknya peretasan dalam konteks politik ini juga yang membuat pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN) harus segera dipercepat. BCN akan bertugas memastikan dan membantu keamanan cyber infrastruktur penting yang ada.