Bola Panas Impor Beras

BACA: Mengembalikan muruah petani Indonesia

Dwi menuturkan apabila pemerintah memutuskan saat ini mengimpor beras, maka paling cepat datang pada akhir Februari 2018. Ia menjelaskan tidak mungkin beras akan masuk dan beredar di pasar-pasar dua minggu setelah keran impor dibuka.

"Kita tidak hanya bicara beras masuk ke pelabuhan, tetapi sudah didistribusikan ke masyarakat. Barangnya masuk akhir bulan Februari. Ini mendekati panen raya," papar dia.

Kendati impor lagi, Dwi mengingatkan kalau pemerintah harus menata kelola pangan lebih benar, bukan berdasarkan klaim.

Alasannya karena jika kebijakan hanya berdasarkan pada klaim, maka dipastikan bisa kacau. Dwi pun menyoroti kinerja Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengklaim kalau Indonesia surplus 17,4 juta ton beras.

"Saya sudah mengamati lama. Sejak bulan Juli tahun lalu. Ada masalah produksi. Pemerintah terpesona dengan laporan Pak Amran. Kalau saja pemerintah mudeng seharusnya masuk semester kedua (Juli-Agustus) sudah ancang-ancang," terangnya.

Ia juga mempertanyakan laporan Mentan yang menyebut surplus 17,4 juta ton. Sebab, gudang milik Badan Urusan Logistik (Bulog) hanya mampu menampung maksimal tiga juta ton.

"Gudang Bulog malah banyak yang kosong. Kan, kacau jadinya. Kalau harga sudah meledak baru diputuskan impor," jelas Dwi. Ia juga menegaskan bahwa jangan menempatkan petani sebagai objek karena posisinya sebagai produsen beras.

"Itu yang terpenting. Gagal paham arti kedaulatan pangan itu sendiri," tegas Dwi. Selama ini pemerintah memandang kedaulatan pangan sama dengan swasembada. Padahal tidak.

Selain itu, kunci penting lainnya yang mendorong kesuksesan dari kedaulatan pangan adalah petani. "Petani harus sejahtera dan lebih berdaulat dalam menentukan usaha mereka. Pemerintah harus subsidi kebutuhan petani seperti benih pupuk," kata Dwi.

Nasib Petani Kian Mengenaskan

Bicara profesi petani, kini makin mengenaskan. Petani, di mata para pemuda zaman now, bukanlah profesi yang menjanjikan. Pemerintah harus memutar otak mengembalikan muruah (kehormatan/harga diri) petani agar tidak ditinggalkan.

Selain itu, paradigma budaya pertanian menggunakan lahan (on farm) juga dinilai harus diubah mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian.