Gugas COVID-19 Soal Banyak Warga yang Ingin Gelar Salat Idul Fitri

VIVA – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo angkat bicara terkait sejumlah daerah yang ingin menggelar Salat Idul Fitri 1441 Hijriyah/2020 di tengah situasi pandemi COVID-19.

Menurut dia, memang betul laporan dari beberapa daerah bahwa masih ada masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan ibadah saat masa pandemi COVID-19.

"Mohon ini juga dimaklumi sebagai suatu hal yang bisa menimbulkan risiko," kata Doni seperti disiarkan Youtube Sekretariat Presiden pada Senin, 18 Mei 2020.

Doni mengaku telah menjelaskan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang risiko-risiko yang bisa dihadapi masyarakat apabila melakukan pertemuan, baik di tempat ibadah maupun tempat publik lainnya.

"Sekali lagi, kekhawatiran kita ketika orang atau masyarakat yang telah terpapar COVID namun tidak diketahui gejalanya, itu dapat menimbulkan penularan kepada pihak lain," ujarnya.

Kemudian, kata dia, ketika pihak lain adalah orang yang kelompok rentan baik dari usia lanjut maupun mereka yang memiliki penyakit-penyakit yang berisiko.

"Maka, risikonya sangat tinggi dapat menimbulkan kematian," jelas dia.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengizinkan umat Islam yang ingin melaksanakan Salat Idul Fitri 1441 Hijriyah/2020 dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, KH. Abdussomad Bukhori mendukung penuh keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengizinkan masjid menggelar kegiatan ibadah termasuk Salat Idul Fitri 1441 Hijriyah/2020 meski di tengah pandemi COVID-19.

Menurut dia, ibadah merupakan kebutuhan sangat mendasar yang diatur juga dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI 1945). Apalagi, kata dia, masyarakat juga masih banyak bekerja di luar, pasar dibuka dan mal dibuka sehingga mereka memerlukan masjid.

"Kalau ditutup akan menyusahkan masyarakat. Pertimbangan inilah Pemprov mengambil keputusan seperti itu (mengizinkan kegiatan di masjid). Kami sangat mendukung, dan tolong keputusan ini jangan diubah lagi karena ini tuntutan masyarakat," kata Bukhor seperti dikutip tvOne.