Kenapa Vape Haram tapi Rokok Tidak?

Ilustrasi rokok
Sumber :
  • freepik

Jakarta, VIVA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok elektrik atau vape. Keputusan ini memunculkan pertanyaan publik, terutama karena rokok konvensional yang juga memiliki risiko kesehatan belum mendapatkan ketetapan hukum serupa secara mutlak.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, menjelaskan bahwa perbedaan tersebut berkaitan dengan perkembangan fakta ilmiah mengenai dampak kedua produk tembakau itu. Menurutnya, hukum rokok konvensional masih menjadi wilayah khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Sebagian ulama menetapkan rokok konvensional sebagai makruh, sedangkan kelompok lainnya mengharamkan. Sementara itu, MUI menilai dampak buruk vape terhadap kesehatan telah memiliki dasar ilmiah yang kuat sehingga tidak menyisakan ruang perbedaan pendapat seperti pada rokok konvensional.

Penjelasan tersebut menjadi salah satu dasar penerbitan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026. Dalam ketetapan itu, larangan tidak hanya berlaku untuk penggunaan vape, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik, mulai dari produksi hingga perdagangan.

Ni'am menyebut risiko kesehatan sebagai pertimbangan utama. Penggunaan vape dinilai dapat memicu gangguan pernapasan kronis hingga penyakit jantung. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menganggap rokok elektrik sebagai pilihan yang lebih aman dibandingkan rokok biasa, termasuk ketika digunakan dengan tujuan berhenti merokok.

"Cairan vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif atau menyebabkan ketergantungan dan dapat membahayakan kesehatan," katanya dikutip dari laman resmi MUI, Rabu (18/11/2026).

Selain kandungan nikotin, MUI turut mempertimbangkan potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika cair. Berdasarkan temuan di sektor penegakan hukum yang menjadi rujukan MUI, perangkat rokok elektrik diketahui kerap dimanfaatkan sebagai sarana peredaran narkotika dalam bentuk cair.

Atas pertimbangan tersebut, MUI menerapkan kaidah fikih saddu dzari'ah, yaitu prinsip menutup jalan yang berpotensi mengantarkan seseorang pada keburukan. Ada pula kaidah li al-wasa'il hukm al-maqasid, yang menjelaskan bahwa hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuan penggunaannya.

Cukai Vape Rp2,8 Triliun Dinilai Tak Sebanding dengan Beban Kesehatan

Besarnya penerimaan negara dari cukai vape juga menjadi salah satu hal yang disoroti dalam pembahasan fatwa tersebut. Ni'am menegaskan, pemasukan negara dari sektor ini tidak serta-merta menjadi alasan untuk membenarkan peredaran produk yang dinilai membawa risiko kesehatan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, penerapan tarif cukai tinggi pada rokok elektrik justru dimaksudkan untuk menekan konsumsi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan tersebut bukan semata-mata ditujukan untuk mengejar pendapatan negara.

"Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas," jelas Ni'am.

Ni'am menyebut penerimaan cukai vape yang berada di kisaran Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun tidak sebanding dengan beban biaya pemulihan kesehatan masyarakat akibat dampak penggunaannya.

Ia mengibaratkan pengenaan cukai tersebut seperti denda dalam transaksi keuangan syariah. Mekanisme itu bukan bertujuan memperkaya lembaga, melainkan menjadi instrumen untuk mendorong kepatuhan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Melalui fatwa tersebut, MUI mengajak masyarakat, terutama kalangan muda, untuk meninggalkan penggunaan rokok elektrik. Imbauan ini berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika.

"Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap umat Islam dapat senantiasa menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan hukum Islam secara kafah," kata Ni'am.