Kenapa Vape Haram?
- pixabay/LindsayFox
Jakarta, VIVA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Ada sejumlah pertimbangan yang mendasari penetapan hukum tersebut, mulai dari risiko kesehatan hingga potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi narkotika.
Ketentuan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026. Keharaman tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup pihak yang memproduksi dan memperjualbelikan vape.
Lantas, apa saja alasan MUI menetapkan rokok elektrik sebagai barang haram?
1. Membahayakan Kesehatan
Salah satu pertimbangan utama MUI adalah dampak penggunaan vape terhadap kesehatan. Rokok elektrik dinilai memiliki potensi membahayakan tubuh sehingga penggunaannya tidak dapat dianggap sebagai aktivitas yang bebas risiko.
Pertimbangan ini menjadi dasar pelarangan karena penggunaan produk yang berpotensi merusak kesehatan bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan keselamatan manusia.
2. Berdampak Buruk terhadap Lingkungan
Selain persoalan kesehatan, MUI turut mempertimbangkan dampak rokok elektrik terhadap lingkungan.
Penggunaan vape dinilai tidak hanya berkaitan dengan risiko yang ditanggung penggunanya, tetapi juga memiliki konsekuensi lingkungan. Karena itu, persoalan rokok elektrik dipandang perlu ditangani secara lebih luas, termasuk dari sisi produksi, distribusi, dan penggunaannya.
3. Berpotensi Menjadi Sarana Penyalahgunaan Narkoba
Alasan lainnya adalah potensi vape disalahgunakan untuk peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
MUI menilai penggunaan rokok elektrik perlu dikendalikan agar tidak menjadi sarana penyalahgunaan zat terlarang. Atas pertimbangan tersebut, tindakan menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkoba juga dihukumi haram.
Larangan ini sekaligus mencakup aktivitas memproduksi dan memperjualbelikan vape sebagaimana ketentuan dalam fatwa tersebut.
MUI Desak Pemerintah Kendalikan Peredaran Vape
Tidak berhenti pada penetapan hukum, MUI juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait. Presiden dan DPR diminta segera menyusun regulasi mengenai larangan vape beserta sanksinya demi melindungi masyarakat.
"Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan," demikian bunyi rekomendasi poin kedua, dikutip Rabu (11/11/2026).
