Kenapa Vape Haram?
- pixabay/LindsayFox
MUI juga meminta Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian diminta mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape, sedangkan Kementerian Keuangan diminta meninjau kebijakan fiskal yang berkaitan dengan produk tersebut.
MUI turut mendorong BPOM, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan aparat penegak hukum memperkuat koordinasi untuk menangani penyalahgunaan vape, khususnya yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika.
Muhammadiyah Lebih Dulu Haramkan Vape, Bagaimana dengan NU?
Sebelum MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan keharaman rokok elektrik.
Keputusan tersebut dikeluarkan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah pada 14 Januari 2020 di Yogyakarta melalui Fatwa Nomor 01/PER/I.1/E/2020 tentang Hukum Merokok e-Cigarette.
Muhammadiyah menyamakan hukum penggunaan rokok elektrik dengan rokok konvensional. Vape dinilai termasuk perbuatan khaba'is, yakni sesuatu yang buruk, merusak, atau membahayakan.
Penggunaan rokok elektrik juga dipandang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain akibat paparan uapnya. Kandungan zat adiktif dan unsur racun di dalamnya menjadi salah satu pertimbangan atas potensi dampak kesehatan dalam jangka pendek maupun panjang.
Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) belum mengeluarkan kajian mendalam secara khusus mengenai hukum rokok elektrik atau produk tembakau alternatif lainnya melalui forum resmi organisasi, sebagaimana dilansir NU Online.
Adapun mengenai rokok konvensional, Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) dalam forum di Jakarta pada 23-24 Februari 2011 menetapkan bahwa hukum merokok dapat berbeda sesuai tingkat kemudaratannya.
Ada tiga klasifikasi hukum yang digunakan, yakni mubah, makruh, dan haram. Merokok dapat dihukumi mubah apabila tidak mengandung kemudaratan, menjadi makruh jika potensi bahayanya relatif kecil, serta haram apabila terbukti menimbulkan banyak dampak buruk.
Sejumlah penyakit seperti gangguan jantung, paru-paru, dan kanker menjadi pertimbangan dalam melihat besarnya risiko kesehatan akibat rokok.
Dengan demikian, MUI dan Muhammadiyah telah memiliki ketetapan khusus mengenai keharaman vape, sedangkan NU belum mengeluarkan fatwa khusus terkait rokok elektrik.
Usai Resmi Diharamkan MUI, Sahroni Desak Ada Aturan Hukum Melarang Vape
MUI resmi menerbitkan fatwa haram rokok elektronik atau vape. Ketetapan ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang ditetapkan Jumat (6/11/2026).
