Kenapa Vape Haram?
- pixabay/LindsayFox
Jakarta, VIVA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Ada sejumlah pertimbangan yang mendasari penetapan hukum tersebut, mulai dari risiko kesehatan hingga potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi narkotika.
Ketentuan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026. Keharaman tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup pihak yang memproduksi dan memperjualbelikan vape.
Lantas, apa saja alasan MUI menetapkan rokok elektrik sebagai barang haram?
1. Membahayakan Kesehatan
Salah satu pertimbangan utama MUI adalah dampak penggunaan vape terhadap kesehatan. Rokok elektrik dinilai memiliki potensi membahayakan tubuh sehingga penggunaannya tidak dapat dianggap sebagai aktivitas yang bebas risiko.
Pertimbangan ini menjadi dasar pelarangan karena penggunaan produk yang berpotensi merusak kesehatan bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan keselamatan manusia.
2. Berdampak Buruk terhadap Lingkungan
Selain persoalan kesehatan, MUI turut mempertimbangkan dampak rokok elektrik terhadap lingkungan.
Penggunaan vape dinilai tidak hanya berkaitan dengan risiko yang ditanggung penggunanya, tetapi juga memiliki konsekuensi lingkungan. Karena itu, persoalan rokok elektrik dipandang perlu ditangani secara lebih luas, termasuk dari sisi produksi, distribusi, dan penggunaannya.
3. Berpotensi Menjadi Sarana Penyalahgunaan Narkoba
Alasan lainnya adalah potensi vape disalahgunakan untuk peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
MUI menilai penggunaan rokok elektrik perlu dikendalikan agar tidak menjadi sarana penyalahgunaan zat terlarang. Atas pertimbangan tersebut, tindakan menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkoba juga dihukumi haram.
Larangan ini sekaligus mencakup aktivitas memproduksi dan memperjualbelikan vape sebagaimana ketentuan dalam fatwa tersebut.
MUI Desak Pemerintah Kendalikan Peredaran Vape
Tidak berhenti pada penetapan hukum, MUI juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait. Presiden dan DPR diminta segera menyusun regulasi mengenai larangan vape beserta sanksinya demi melindungi masyarakat.
"Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan," demikian bunyi rekomendasi poin kedua, dikutip Rabu (11/11/2026).
MUI juga meminta Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian diminta mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape, sedangkan Kementerian Keuangan diminta meninjau kebijakan fiskal yang berkaitan dengan produk tersebut.
MUI turut mendorong BPOM, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan aparat penegak hukum memperkuat koordinasi untuk menangani penyalahgunaan vape, khususnya yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika.
Muhammadiyah Lebih Dulu Haramkan Vape, Bagaimana dengan NU?
Sebelum MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan keharaman rokok elektrik.
Keputusan tersebut dikeluarkan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah pada 14 Januari 2020 di Yogyakarta melalui Fatwa Nomor 01/PER/I.1/E/2020 tentang Hukum Merokok e-Cigarette.
Muhammadiyah menyamakan hukum penggunaan rokok elektrik dengan rokok konvensional. Vape dinilai termasuk perbuatan khaba'is, yakni sesuatu yang buruk, merusak, atau membahayakan.
Penggunaan rokok elektrik juga dipandang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain akibat paparan uapnya. Kandungan zat adiktif dan unsur racun di dalamnya menjadi salah satu pertimbangan atas potensi dampak kesehatan dalam jangka pendek maupun panjang.
Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) belum mengeluarkan kajian mendalam secara khusus mengenai hukum rokok elektrik atau produk tembakau alternatif lainnya melalui forum resmi organisasi, sebagaimana dilansir NU Online.
Adapun mengenai rokok konvensional, Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) dalam forum di Jakarta pada 23-24 Februari 2011 menetapkan bahwa hukum merokok dapat berbeda sesuai tingkat kemudaratannya.
Ada tiga klasifikasi hukum yang digunakan, yakni mubah, makruh, dan haram. Merokok dapat dihukumi mubah apabila tidak mengandung kemudaratan, menjadi makruh jika potensi bahayanya relatif kecil, serta haram apabila terbukti menimbulkan banyak dampak buruk.
Sejumlah penyakit seperti gangguan jantung, paru-paru, dan kanker menjadi pertimbangan dalam melihat besarnya risiko kesehatan akibat rokok.
Dengan demikian, MUI dan Muhammadiyah telah memiliki ketetapan khusus mengenai keharaman vape, sedangkan NU belum mengeluarkan fatwa khusus terkait rokok elektrik.
Usai Resmi Diharamkan MUI, Sahroni Desak Ada Aturan Hukum Melarang Vape
MUI resmi menerbitkan fatwa haram rokok elektronik atau vape. Ketetapan ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang ditetapkan Jumat (6/11/2026).
