Bagaimana DPR Bisa Awasi Bila Tak Bergigi
- VIVA/M Ali Wafa
Rudiantara yang sudah lama mandek Undang-Undang Penyiaran, ada kesepakatan yang formalnya bisa kita selesaikan setelah masa sidang ini. Banyak pertemuan informal bisa menyelesaikan masalah. Karena tak ada beban. Kan dialog. Yang penting dalam satu keputusan kan persamaan. Saya selalu memulai dari persamaan. Saya enggak pernah memulai dari perbedaan. Tinggal perbedaan nanti kita selesaikan belakangan.
Target DPR sampai 2019 di bawah kepemimpinan Anda?
Memang yang menjadi sorotan publik saat ini adalah legislasi. Karena ukurannya memang paling mudah. Parameter yang paling mudah diukur adalah legislasi. Kalau sebelumnya tiga undang-undang atau enam undang-undang, saya targetkan dalam sisa waktu 1,5 tahun ini kita bisa selesaikan paling tidak 12 undang-undang. Dengan asumsi tiap satu komisi, selesai satu. Enggak usah muluk-muluk, saya minta Komisi I, satu saja, Komisi II, satu aja. Baleg satu. Kalau tiap komisi satu ditambah Baleg, ditambah Panja 15, enggak usah 15 lah, 12 saja bisa tercapai sudah bagus. Saya sudah melakukan review mana-mana yang kita dahulukan. Mana-mana yang bisa kita carry over pada periode berikutnya. Jadi, saya sudah ketemu dengan para pimpinan komisi mereka sanggup satu. Ada yang yakin bisa 2 ya bagus. Tapi, saya hitungnya satu. Selama masa jabatan saya 12 ya bagus. Sudah meningkat dua kali lipat dari dua tahun sebelumnya.
Kendala yang perlu dibenahi?
Karena pembahasan undang-undang tak hanya tergantung pada DPR juga tergantung pada pemerintah, seringkali dalam pembahasannya pemerintah yang absen. Itulah makanya semangat dalam UU MD3 menghadirkan paksa itu di situ. Kalau enggak, DPR lagi disalahin. Jadi pemerintah itu selalu berkelit dengan sibuklah. Sehingga tak hadir, kita selalu memaafkan. Nah, ini enggak bisa lagi. Harus dihadirkan dan saya yakin itu enggak akan juga dipakai undang-undang itu. Belum ada kejadian. Undang-undang itu sudah bunyi sejak revisi kedua yang lalu sebelum sekaranh, panggilan paksa ada tapi enggak pernah dipaksa. Karena semua menyadari kalau tiga kali dipanggil enggak datang pasti dipanggil paksa. Yang ketiga pasti datang. KPK saja di Komisi III pasti yang ketiga datang. Kemarin di Pansus enggak datang karena dia menggugat tapi di Komisi III dia pasti datang. Karena ada undang-undangnya. Bayangin seperti disampaikan Fahri dan kawan-kawan pimpinan DPR. DPR ini enggak punya alat paksa. Yang punya alat paksa adalah eksekutif. Kita pergunakan kekuasaan eksekutif menghadirkan siapapun yang kita panggil karena rakyat atau negara butuh keterangan dari yang bersangkutan. Bayangin kalau misalnya rakyat melapor ke DPR ada jembatan roboh, katakan gitu. Kita panggil PU, PU nya enggak bisa ngomong, enggak bisa apa-apa. Makanya kita minta bantuan Polri. Sesuai ketentuan, satu kali dipanggil, dua kali, tiga kali, ya kita paksa. Biasanya enggak pernah ada kejadian yang ketiganya pasti datang.