VIVAnews - Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan mitra koalisi pemerintah, hari ini mengeluarkan seruan kepada Presiden SBY untuk memperhatikan aspirasi rakyat yang berkembang terkait penegakan hukum di Indonesia. Hal ini terkait dengan eskalasi publik yang makin meningkat pasca-pemutaran rekaman penyadapan KPK di Mahkamah Konstitusi yang mengungkap kebobrokan penegakan hukum di Indonesia.
"Dengan kemenangan mutlak dalam pemilu yang menandakan dukungan mayoritas rakyat, Presiden seharusnya merasakan denyut nadi masyarakat yang rindu pada semangat reformasi dan penegakan hukum di tanah air," ujar Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saifudin, dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 5 November 2009.
"Sehubungan dengan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia, maka PPP meminta kepada Presiden selaku Kepala Negara untuk segera mengambil langkah-langkah yang strategis, tegas, dan cepat," kata Sekretaris Jenderal PPP, Irgan Chairul Mahfiz.
Langkah-langkah tersebut dirangkum PPP dalam lima butir. Pertama, penguatan komitmen pemberantasan korupsi di semua lembaga negara, baik jajaran eksekutif, legislatif, dan yufikatif.
Kedua, pemulihan citra dan penguatan citra institusi kejaksaan, dengan menempatkan pimpinan-pimpinan yang memiliki integritas, profesionalitas, bersih, dan berkomitmen terhadap pemberantasan mafia peradilan. Ketiga, pengawalan dan percepatan terhadap proses hukum terkait pengungkapan kasus pimpinan KPK, agar mereka yang terbukti bersalah benar-benar mendapat hukuman yang seberat-beratnya.
Keempat, penyempurnaan hukum acara pelaksanaan wewenang KPK yang berorientasi pada penguatan eksistensi KPK. Kelima, peningkatan koordinasi dan sinergisitas untuk menghindari tumpang tindih dan rivalitas di antara lembaga penegak hukum, yang diarahkan pada pemberantasan korupsi.
Tiga BUMN Ini Kolaborasi Perluas Layanan Pengujian Berstandar Internasional
Holding BUMN Jasa Survei, IDSurvey melalui tiga entitasnya memperluas layanan laboratorium pengujian berstandar internasional.
