VIVAnews – Perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian masih tertahan di Presiden sejak 2006. Padahal, naskah akademik amandemen UU itu telah didisposisikan ke Sekretariat Negara untuk diagendakan dengan DPR.
Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Guritno Kusumo dalam Rapat Kerja dengan Komisi Koperasi dan UKM DPR, Kamis, 25 September 2008.
Menurut Guritno, pihaknya tidak mengetahui pasti alasan belum dibahasnya amanden undang-undang tersebut. Meski, draf itu termasuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2008. "Artinya, harus dibahas tahun ini dan sudah harus selesai di 2009," jelasnya.
Sedangkan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Untung Tri Basuki menjelaskan ada empat poin penting dalam amandemen itu, yaitu status hukum koperasi, struktur organisasi, permodalan, dan simpan pinjam.
Nantinya kata dia, pendirian koperasi harus melalui pejabat pembuat akta dan notaris resmi. Sebelumnya, 141 ribu koperasi yang ada di Indonesia hanya dicatatkan oleh perwakilan anggota koperasi yang tidak berkompeten.
Selain itu, menurut Untung, perubahan pasal simpan pinjam dapat memperluas kesempatan pinjaman bagi usaha mikro. Sebab, dalam UU saat ini, simpan pinjam koperasi hanya melayani anggota, calon anggota, koperasi lain, dan anggota koperasi lain.
Hingga September 2008, Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah menyalurkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 10,07 triliun kepada lebih dari satu juta nasabah.
Terpopuler: Akses Media Sosial Tanpa Sentuhan, Harga Ponsel Samsung Semua Tipe
Ada beberapa berita yang banyak sekali dibaca di laman VIVA Tekno pada hari Senin kemarin, seperti akses media sosial tanpa sentuhan serta harga ponsel Samsung semua tipe
