SURABAYA POST – Mulai Jumat 13 November 2009 lalu, film anyar Hollywood berjudul '2012' diluncurkan ke pasar. Film yang disutradarai Roland Emmerich itu menggambarkan situasi di tahun 2012, saat-saat kehancuran dunia.
Penayangan film penuh adegan kehancuran duni itu ditanggapi beragam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang mengeluarkan reaksi keras. MUI Malang menyatakan film 2012 adalah film yang salah besar.
Ketua MUI Kabupaten Malang, Mahmud Zubaidi menuturkan, bila memang film tersebut berisi tentang pernyataan bahwa kiamat terjadi pada 2012, maka film itu adalah film yang salah dan bisa menyesatkan masyarakat. Meski masyarakat saat ini sudah terdidik, namun pernyataan tentang kiamat pada tahun ini bertentangan dengan keyakinan Islam.
"Saya memang belum melihat film itu secara langsung. Namun bila benar bahwa filmnya berisi tentang keyakinan kiamat terjadi pada 2012 itu sudah salah. Maka film yang salah sama sekali, tidak mendidik masyarakat kita," ujar Mahmud saat dihubungi di Malang, Selasa, 17 November.
Dia menambahkan, imbauan untuk tidak melihat film ini lebih pada isi film yang sangat salah. Kesalahan pada film ini adalah melangkahi kekuasaan Tuhan yakni berani menyatakan kapan terjadinya kiamat itu.
Pasalnya, sambung Mahmud, menurut ajaran Islam, hari kiamat tidak dapat dipastikan kapan terjadinya karena itu menjadi kuasa Allah SWT. Maka seharusnya Badan Sensor Film (BSF) Indonesia harus lebih teliti lagi untuk mengamati film yang akan ditayangkan di bioskop.
"Terlepas dari bahwa film itu mengambil bahan dari keyakinan luar negeri, namun harus tetap disesuaikan dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dan mempunyai keyakinan soal kiamat," jelas Mahmud.
Salah seorang warga, Yudha Ari Nurhamid, mengatakan dirinya tidak memercayai isi dari film 2012 tersebut. Baginya film itu hanya sebatas hiburan sekaligus sebuah perenungan akan kehidupan yang siapapun tidak bisa mengetahui akhirnya.
Laporan: Zainul Arifin
Sidang Sengketa Pileg 2024, Hakim MK Tegur KPU Gegara Ajukan Renvoi Tak Tertib
Renvoi itu diajukan kuasa hukum KPU saat hakim MK hendak mengesahkan alat bukti.
