VIVAnews – Pemerintah belum berencana melepas 20 persen sahamnya di PT Kimia Farma Tbk (KAEF). Pelepasan saham Kimia Farma harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Pemerintah masih membutuhkan BUMN farmasi ini,” kata Sekretaris Menteri Negara BUMN Said Didu kepada VIVAnews di Jakarta, Jumat, 26 September 2008.
Pernyataan Said tersebut terkait rencana investor Korea mengincar 20 persen saham Kimia Farma melalui pasar. “Kalaupun mereka berminat, pastinya minoritas. Saat ini, pemerintah belum akan mengambil sikap dulu,” tegas dia.
Sebelumnya, Direktur Keuangan Kimia Farma Rusdi Rosman mengatakan, keinginan investor Korea tersebut seiring dengan upaya manajemen meningkatkan likuiditas di pasar. Apalagi, pemerintah masih memiliki 90 persen saham Kimia Farma.
“Mereka mengatakan, kepemilikan saham publik di Kimia Farma seharusnya 30 persen,” ujar dia belum lama ini. Menurut investor Korea itu, pemerintah semestinya hanya memiliki 70 persen saham Kimia Farma.
Manajemen Kimia Farma menyambut baik tawaran itu, namun belum membicarakannya dengan pemegang saham.
Hingga akhir 2008, perseroan menargetkan penjualan sebesar Rp 2,76 triliun dan laba bersih Rp 65 miliar.
Pada transaksi Kamis, 25 September 2008, saham BUMN konstruksi itu menguat Rp 15 dari level Rp 260 menjadi Rp 275. Volume saham berpindah tangan mencapai 97,54 juta unit senilai Rp 27,67 miliar.
Transaksi Kendaraan Listrik di SPKLU Melonjak 5 Kali Lipat
Total transaksi di SPKLU selama periode mudik Lebaran 2024 mencapai belasan ribu transaksi.
