SURABAYA POST -- Sebanyak 22 ribu hektare (ha) hutan di Jatim tak dapat dihijaukan lagi. Hutan itu tersebar di beberapa daerah bebatuan, di antaranya Kabupaten Trenggalek dan Pacitan.
Kepala Unit Kehutanan Provinsi Jatim, Miftahudin, mengatakan, hutan itu tidak bisa dihijaukan lagi karena berbatu. Kalau dipaksakan, akan terbentur aturan perundang-undangan. “Kalau terpaksa kita hijaukan, dapat dikatakan kita melakukan penambangan,” kata Miftahudin, Kamis 7 Januari 2010.
Karena terganjal aturan tersebut, pihaknya menunggu keputusan menteri terkait kebijakan pengosongan lahan tersebut. Disinggung program 100 hari Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono mengenai penghijauan hutan, Miftahudin mengaku ditargetkan selesai pada 2010 ini. Artinya, tahun ini kawasan hutan kritis Indonesia harus sudah hijau.
“Pada 2010 ini merupakan recovery dan hanya tinggal menunggu kepulihannya. Kalau diambil contoh umur pohon sengon, maka kondisi hutan Indonesia akan kembali seperti sedia kala pada enam tahun yang akan datang. Tapi, kondisi saat ini sudah berangsur-angsur baik dibanding 1998-2000 silam, di mana kawasan hutan kita benar-benar rusak parah,” ungkapnya
Miftahudin menambahkan, kerusakan hutan Indonesia disebabkan illegal logging, pembalakan liar dan kebakaran. “Kerusakan paling tinggi karena illegal logging. Namun, karena kepedulian dari semua pihak, alhamdulillah kini hutan sudah berangsur terkendali,” lanjutnya.
Laporan: Arif Kurniawan
VIVA.co.id
28 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Perusahaan media MNC Grup membuat pengumuman resmi mengenai penayangan gelaran Piala Asia U23 di Indonesia. Surat yang dikutip melalui akun resmi instagram @okezonecom.
Nikmati saldo DANA gratis dari Google sekarang juga! Temukan cara mendapatkannya melalui artikel ini. Aplikasi aman dan menguntungkan.
Penggemar Naruto penasaran dengan misteri garis keturunan karakter, termasuk Naruto dan Kakashi. Teori menarik mengemuka, menyebutkan kemungkinan ibu Kakashi berasal dari
Anggota DPR RI menilai besaran bankeu untuk desa itu terbilang kecil jika dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Selengkapnya
Isu Terkini