VIVAnews - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyatakan partainya belum bisa menyatakan setuju pemanggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemui Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century. Golkar baru bersikap setelah ada keterangan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi, Marsillam Simanjuntak.
"Kami masih mendalami apakah nama Presiden dicatut atau tidak dalam kasus ini," kata Bambang di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 15 Januari 2010. Dan Marsillam diundang Pansus ke DPR pada Senin 18 Januari nanti.
Bambang menyampaikan, Golkar bukanlah bagian dari koalisi pemerintahan SBY. "Golkar tidak pernah berkoalisi. Kontrak dengan pemerintah dilakukan secara individual oleh beberapa kader Golkar, bukan ditandatangani oleh partai," kata Bambang.
Bambang menjelaskan, sejak saat Pemilu, Golkar justru bekerjasama dengan Hanura. "Partai Golkar tidak berkoalisi dengan pemerintah. Golkar hanya bekerja sama dengan pemerintah, karena ada kader-kader Golkar yang berada di kabinet," ujar Bambang. Hal ini berbeda dengan persepsi yang berkembang selama ini bahwa Golkar adalah bagian dari koalisi yang masuk paling terakhir.
Marsillam menjadi kunci pemanggilan SBY karena dalam transkrip rekaman rapat Komite Stabilisasi Sektor Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Marsilam sebagai utusan Presiden. Konsekuensinya, Presiden dengan begitu mengikuti proses pengambilan kebijakan bail out Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun yang dimasalahkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Belakangan Sri Mulyani membantahnya dengan menyebut Marsillam sebagai narasumber. Namun posisi sebagai narasumber ini juga jadi komplikasi terkait kerahasiaan bank. Posisi Marsillam yang bukan pejabat berwenang tentu potensial melanggar asas yang diatur perundang-undangan itu.
Ada Lampu Jalan di Jakarta Bisa Terkoneksi sama Internet
Anak usaha Jakpro menginisiasi pemanfaatan lampu jalan milik Pemerintah Provinsi Jakarta untuk dikembangkan menjadi PJU Pintar. Bisa terkoneksi internet dan 5G.
