Angket Century

"SBY Patut Minta Tanggung Jawab Sri Mulyani"

VIVAnews - Anggota Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century, Bambang Soesatyo, mempertanyakan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hanya bertanggung jawab atas Rp 632 miliar dari Rp 6,7 triliun bail out Bank Century. Pernyataan Sri Mulyani ini, menurut politisi Golkar, itu patut dipertanyakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Presiden sepatutnya meminta pertanggungjawaban dari mantan Ketua Komite Stabilisasi Sektor Keuangan yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani atas kelebihan dana talangan Bank Century yang begitu besar," kata Bambang secara tertulis ke VIVAnews, Minggu 17 Januari 2010.

Sebab, kata Bambang, dari total dana talangan Rp 6,7 triliun, Sri Mulyani hanya mau mempertanggungjawabkan Rp 632 miliar. Berarti, belum jelas tentang siapa dan bagaimana mempertanggungjawabkan dana talangan Rp 6,068 triliun itu.

"Klaim Sri Mulyani itu bisa diartikan adanya ketidakberesan dalam mekanisme kerja KSSK. Ketidakberesan bisa dicegah mengingat KSSK hanya  beranggotakan Menteri keuangan dan Gubernur BI," kata Bambang.

Sementara, kata Bambang, kalau biaya bail out Bank Century Rp 6,7 triliun, jumlah ini harus dilihat sebagai keputusan KSSK. Juga berarti keputusan dua anggota  KSSK, yakni Menkeu dan Gubernur BI.

"Akan tetapi, kalau di kemudian hari (mantan) Ketua KSSK Sri Mulyani mengaku hanya bertanggungjawab atas sebagian kecil dari total biaya talangan itu, siapa yang harus mempertanggungjawabkan kelebihan dana talangan yang demikian besar itu?" ujar Bambang.

Klaim Sri Mulyani itu sama artinya dengan mengatakan pertanggungjawaban atas jumlah terbesar biaya talangan bisa ditanyakan ke anggota KSSK lainnya. "Pertanyaannya, organisasi seperti apakah KSSK itu?"

Rektor UNU Gorontalo Resmi Dilaporkan Polisi atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
 Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia

Golkar Tepis Isu Istri Ridwan Kamil Mundur dari Bursa Pilkada Kota Bandung

Istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, dikabarkan mundur dari bursa pencalonan Pilkada Kota Bandung. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menepis kabar itu.

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024