VIVAnews - Lima menteri ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, minus Menteri Keuangan Sri Mulyani, "disidang" oleh Komisi Perdagangan dan Perindustrian DPR RI terkait polemik perjanjian perdagangan bebas (FTA) Asean-China, pagi ini, Rabu, 20 Januari 2010.
Kelimanya yakni, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, dan Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarif Hasan.
Anggota dewan mempertanyakan keseriusan pemerintah melakukan upaya negosiasi ulang (renegosiasi) FTA Asean-China.
Kepada Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, misalnya, anggota dewan mempertanyakan dasar hukum ratifikasi keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan tersebut.
Termasuk, perkembangan upaya negosiasi ulang (renegosiasi) terhadapi 228 pos tarif yang dinilai belum siap menghadapi FTA Asean-China.
Pasalnya, keseriusan pemerintah, terutama Menteri Perdagangan, atas upaya renegosiasi ini tengah dipertanyakan dan menjadi polemik di pemberitaan baik media nasional maupun asing.
Berdasarkan pantauan VIVAnews, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak terlihat di tengah Rapat Kerja Gabungan dengan komisi tersebut. Hingga saat ini, belum diketahui alasan ketidakhadiran menteri keuangan.
Anggota dewan juga akan mempertanyakan upaya koordinasi internal pemerintah di tengah upaya renegosiasi, yang dinilai masih kurang mengingat masih terjadi gesekan-gesekan, terutama oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, terkait kelambanan proses diplomasi yang dilakukan juru runding yang notabene dipimpin oleh Menteri Perdagangan.
antique.putra@vivanews.com
Nekat Datangi Markas TNI, Mayjen Gadungan Ini Ingin Nitip Kerabat Masuk Akmil
Pria berinsial JJ, mengaku sebagai anggota TNI pangkat Mayor Jenderal ditangkap saat mendatangi Markas Kodam I Bukit Barisan (BB). Ternyata TNI gadungan
