Pemerintah Genjot Pembangunan Rumah Berbasis Komunitas

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid.
Sumber :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

VIVA – Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Khalawi Abdul Hamid menegaskan, pihaknya akan terus mendorong pembangunan perumahan berbasis komunitas.

img_title Warisan Uni Soviet Jadi Titik Lemah Ukraina di Musim Dingin

Sebab, selain sebagai instruksi dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Khalawi pun memastikan bahwa ada potensi yang sangat besar dari pengembangan perumahan berbasis komunitas tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dia mencontohkan, untuk Komunitas Pemangkas Rambut yang ada di Kabupaten Garut, Jawa Barat, tak kurang dari tujuh juta orang yang menjadi anggotanya dan tersebar di seluruh Indonesia.

img_title Wamen PKP Fahri Hamzah Soroti Tanah Jadi Biang Kerok Harga Rumah Mahal

"Coba bayangkan, kalau mereka bisa massal membangun perumahan di seluruh kota, itu luar biasa. Bukan lagi sejuta atau dua juta rumah dalam setahun, tetapi tujuh juta," kata Khalawi dalam diskusi di kantornya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 7 Agustus 2019.

Khalawi pun mengaku senang bahwa Bank Tabungan Negara (BTN) berhasil melihat potensi tersebut dan segera memfasilitasinya dengan kredit tanah maupun konstruksi.

img_title BRI Info Lelang Beri 6 Rekomendasi Rumah Murah di Jabodetabek

Sementara itu, subsidinya pun dibantu oleh fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yang juga telah disokong Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR.

"Kita kasih ke Pak Heri (Eko Djoeli Heripoerwanto) subsidinya melalui FLPP. Itu targetnya di Garut, tahap awal 500 unit. Itu bagus sekali lokasinya, tempatnya juga indah," ujarnya.

Tak sampai di situ, Khalawi pun memastikan bahwa proyek selanjutnya akan menyasar komunitas atau kalangan aparatur sipil negara (ASN) dari TNI/Polri.

Dia menjelaskan, lokasi pengembangan perumahan TNI/Polri yang berada di Kota Palembang itu, merupakan sumbangan seorang pengembang yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Ada satu pengembang di Palembang, Pak Chandra namanya. Dia punya 100 hektare, dan ingin menyumbangkannya untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Padahal, harga tanah di situ sudah di atas Rp5 juta per meter. Tetapi, dia cuma targetkan Rp1 juta per meter dan dia mau bangun rumah MBR untuk ASN TNI/Polri," kata Khalawi.

Dengan pengembangan perumahan berbasis komunitas seperti yang dilakukan kepada Komunitas Pemangkas Rambut di Garut, dan kalangan ASN TNI/Polri di Palembang itu, Khalawi berharap, ke depannya pola semacam ini akan semakin marak.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut