Ikatan Alumni ITB Minta Pemerintah Serius Dukung Technopreneurship
- VIVAnews/Arrijal Rachman
VIVA – Ikatan Alumni Institute Teknologi Bandung atau IA ITB meminta pemerintah untuk segera memberikan dukungan optimal, untuk pemberdayaan teknologi yang maksud dan tujuannya bisa diterapkan untuk kepentingan bisnis. Itu karena komersialisasi teknologi dianggap akan segera menjadi kebutuhan.
Di samping itu, kalangan teknokrat dan praktisi juga dianggap sudah saatnya berpikir lebih agresif tentang bagaimana menjadikan pengusaha mampu memanfaatkan teknologi untuk mengerjakan sesuatu yang baru atau menemukan teknologi tepat-guna sebagai basis untuk mengembangkan usahanya.
"Sekarang saatnya kita melangkah, memanfaatkan teknologi untuk kepentingan-kepentingan bisnis dan komersial, dan tidak lagi ‘malu-malu’ untuk mengomersialkan teknologi,” kata Ridwan Djamaluddin, ketua umum IA ITB, saat acara pembukaan Indonesianisme Summit 2019 di Jakarta, Selasa 13 Agustus 2019.
Menurut Ridwan, saat ini, merupakan waktu yang tepat bagi Indonesia memberdayakan teknologi untuk menjadikan semua aset berdaya secara masif. Jika tidak, ratusan juta jiwa penduduk Indonesia dianggapnya akan terus jadi penonton yang menyaksikan semua potensi dan kekayaannya dimanfaatkan dan dipanen oleh asing.
“Ini tidak main-main. Sekarang saatnya untuk mulai dan bangkit secara lebih serius. Ini bukan jargon-jargon kosong, yang hanya pantas untuk diteriakan. Kita harus berbuat. Karya di atas kata-kata,” tutur dia.
Ridwan juga mengajak semua kalangan untuk tidak lagi alergi membicarakan dua hal, yaitu membisniskan teknologi dan menteknologikan bisnis. Sebab, sinergi antara kedua hal itu menjadi sangat mendesak untuk dilakukan, supaya pihak asing tidak lagi bisa menguasai Indonesia.
“Jika melihat perkembangan teknologi dan kemajuan bisnis, saya sangat yakin, komersialisasi teknologi tak lama lagi akan menjadi kebutuhan, hal yang lumrah dan sangat biasa,” ungkap dia. (asp)
WhatsApp Ogah Tunduk Sama UU, Menantang Pemerintah
Aplikasi pesan instan WhatsApp tidak mau tunduk sama undang-undang (UU). Bahkan, anak usaha Meta tersebut secara terang-terangan menantang pemerintah.
