Bangun Rumah MBR, Bank Dunia Beberkan Tiga Tantangan Bagi RI 

Ilustrasi perumahan.
Sumber :
  • ANTARA/Aditya Pradana Putra

VIVA – Senior Urban Economist and Coordinator of The World Bank Indonesia Urban Program, Marcus Lee menjelaskan, salah satu tantangan bagi Indonesia saat ini, adalah bertambahnya jumlah penduduk dan pemukiman di sejumlah tempat, khususnya di tataran perkotaan.

Tukang Becak Bakal Dapat Rumah Gratis dari Pemerintah, Sarana-Prasarananya Lengkap

Dia menyebut, solusi berupa perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bersubsidi, yang kebanyakan masih dibangun jauh dari pusat keramaian dan perekonomian yang ada, membuat program tersebut kurang berjalan dengan optimal.

"Hal itulah yang membuat pertimbangan mereka, untuk membeli rumah-rumah dengan harga terjangkau itu masih belum maksimal. Mengingat, hal-hal seperti waktu dan jarak tempuh harus dipertaruhkan, dengan jauhnya lokasi rumah dari tempat kerja mereka," kata Marcus di kantor Kementerian PUPR, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 14 Agustus 2019.

Cara BTN Pastikan Genjot Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan

Karenanya, Marcus berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia harus memikirkan bagaimana cara membangun rumah bagi MBR, yang bisa memberikan kemudahan dari segi waktu dan jarak dengan menempatkannya tak jauh dari pusat kota atau keramaian.

Dengan demikian, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), diharapkan bisa menjadi solusi guna mewujudkan mandat bagi Kementerian PUPR tersebut.

Sri Mulyani Siapkan Rp 175 Triliun Bantu Masyarakat untuk Punya Rumah, Ini Rinciannya

"KPBU hanya salah satu cara dan diharapkan bisa jadi alat yang potensial dalam menyelesaikan masalah tersebut," ujar Marcus.

Tak ketinggalan, Marcus pun membeberkan sejumlah tantangan, yang harus dihadapi pemerintah Indonesia guna merealisasikan hal tersebut.

Tantangan pertama, menurutnya, adalah masalah akses terhadap lahan, untuk memastikan bagaimana agar lahan-lahan tersebut bisa digunakan untuk program penyediaan perumahan.

Tantangan kedua, adalah kebutuhan akan tersedianya iklim kebijakan yang kondusif, yang bisa membantu upaya pengimplementasian masalah penyediaan perumahan bagi MBR tersebut.

"Yang ketiga, adalah government framework dan tata kelola, bukan hanya dari sektor publik saja, tetapi juga sektor swasta," kata Marcus.

"Karena pandangan dari sektor swasta ini memang pasti berbeda, tetapi kita harus merangkulnya agar bisa menemukan solusi yang baik," ujarnya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya