Cara Pemerintah Bangun Rantai Pasok di Industri Konstruksi Nasional
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, saat ini tengah berupaya untuk mengurai tantangan dan isu dari penyelenggaraan rantai pasok di industri konstruksi nasional.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarief Burhanuddin menjelaskan, saat ini industri konstruksi nasional memerlukan sistem rantai pasok yang responsif dan dinamis, untuk menyokong konsep 'Agile Supply Chain Management' yang tengah digarap pemerintah.
Hal itu diakuinya sebagai tindak lanjut upaya pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi, terkait kondisi ketersediaan dan permintaan terhadap material konstruksi pada industri yang ada di Tanah Air saat ini.
"Jadi konsep Agile Supply Chain Management itu didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk merespons secara cepat dan dinamis, terkait perubahan kebutuhan pasar dan tuntutan ekonomi," kata Syarief di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa 3 September 2019.
Syarief menekankan, kemampuan para stakeholder yang terlibat di industri konstruksi nasional itu, nantinya akan mencakup segala hal bahkan sampai tataran yang cukup mendetail.
"Misalnya mencakup dari segi volume, ukuran, kebutuhan, jenis material, dan hal-hal terkait lainnya," ujar Syarief.
Dia juga menambahkan, maksud 'Agile' dalam konteks rantai pasok nantinya akan berfokus pada responsivitas yang mengarah pada pola kerja sama yang baik, antara pihak pemerintah, swasta, dan para stakeholder terkait.
Tujuannya tak lain adalah untuk meningkatkan daya saing di sektor industri konstruksi nasional, sehingga ke depannya diharapkan akan semakin baik dan membuka potensi untuk ikut persaingan ditataran global.
"Dengan demikian, nantinya kita harapkan bisa terjadi semacam 'continuous improvement', dalam penyelenggaraan rantai pasok material dan peralatan konstruksi tersebut," ujarnya. (oya)
