- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Direktur Utama PT Hutama Karya, Bintang Perbowo mengatakan, pihaknya telah diminta oleh pemerintah untuk melakukan investasi pembangunan ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur.
Pembangunan yang akan dikerjakan adalah gedung-gedung perkantoran pemerintahan.
Meski begitu, dia belum bisa merincikan besaran investasi yang akan dikucurkan untuk pengerjaan proyek tersebut, termasuk skema pembiayaan, maupun jumlah gedung yang akan dikerjakan. Sebab, landasan hukum atau undang-undang pembangunan ibu kota baru tersebut masih dirancang pemerintah.
"Kita diminta ikut investasi bangun kantor pemerintahan di sana. Tapi kan, nanti pakai tender dan sebagainya. Jadi, perlu waktu menunggu peraturan undang-undangnya," kata dia di Gedung BUMN, Jakarta, Kamis 5 September 2019.
Dia pun menegaskan, pemerintah tidak akan menerbitkan utang untuk melakukan pembangunan ibu kota baru tersebut. Sehingga, dana pengerjaannya adalah bersumber dari sewa gedung-gedung Pemerintah Pusat yang ada di Jakarta kepada pihak swasta.
"Ini seru, tetapi undang-undangnya sedang di garap, kita belum tahu skemanya bagaimana. Tentu kalau pindah, di sini (Jakarta) banyak kantor, lahan departemen bisa dipakai untuk bisnis," tuturnya.
"Untuk bangun di sana, pemerintah tidak utang dan lain-lain. Artinya, lahan di sini mungkin dikompensasi. Swasta ambil atau bagaimana, tergantung undang-undangnya," tambahnya.
Bintang mengatakan, pengumuman ibu kota baru bisa menjadi kesempatan BUMN konstruksi untuk membuat banyak fasilitas fisik, termasuk infrastruktur.
Saat ini, Hutama Karya memegang 15 persen saham di Tol Kalimantan, yakni jalan tol Balikpapan-Samarinda yang ditargetkan selesai tahun ini. (asp)
