Trump Sebut Pemakzulan Dirinya Sebagai Upaya Kudeta
- Yahoo Finance
VIVA – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyebut penyelidikan terhadap upaya pemakzulan yang mengancam posisinya sebagai pemimpin Amerika Serikat merupakan suatu tindakan kudeta.
Komentar Trump muncul setelah Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mendesak untuk mencegah atau menunda lima staf Kementerian Luar Negeri untuk bersaksi dalam penyelidikan tuduhan terhadap Trump.
"Semakin saya amati setiap hari, saya sampai kepada kesimpulan bahwa apa yang terjadi bukanlah pemalsuan, melainkan sebuah upaya kudeta," kata Trump lewat akun twitternya.
Menurutnya upaya tersebut bertujuan untuk mengambil kekuatan rakyat, pilihan dan kebebasan rakyat, agama, militer, dinding perbatasan dan hak-hak yang diberikan Tuhan sebagai warga negara Amerika Serikat.
Sementara itu, Menlu Pompeo menuduh tiga ketua komite dari Partai Demokrat yang melakukan penyelidikan pemakzulan sebagai sebuah upaya mengintimidasi, menggertak dan memperlakukan para profesional terkemuka di Kemlu AS secara tidak pantas.
Sebaliknya pihak Demokrat menuduh Pompeo menghalangi penyelidikan. Menurut laporan media, Demokrat telah menjadwalkan wawancara dengan setidaknya dua diplomat yang diduga memiliki keterlibatan langsung dalam masalah Trump dengan Ukraina yang berujung upaya pemakzulan.
Dilansir dari Channel News Asia, Rabu 2 Oktober 2019, Trump kemungkinan akan menjadi presiden ketiga yang pernah dimakzulkan oleh Kongres, yang dapat mengarah pada persidangannya di Senat.
Partai Demokrat pekan lalu memutuskan untuk melakukan upaya pemakzulan setelah muncul bukti Trump menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky untuk memberinya informasi yang berguna secara politis tentang mantan wakil presiden Demokrat, Jode Biden.
Biden merupakan kandidat Demokrat yang paling mungkin maju sebagai penantang dalam pemilu presiden tahun depan melawan Trump.
DPR Tolak Pemakzulan Trump
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menolak resolusi pemakzulan Presiden Donald Trump. Sebanyak 232 anggota parlemen menolak dan 147 mendukung
