VIVAnews - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mensinyalir pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas (FTA) akan berdampak pada kelangsungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi masyarakat menengah bawah yang ingin memiliki rumah sederhana sehat (RSH).
"Kita punya data yang menunjukkan FTA bisa berpengaruh pada KPR rumah murah," kata Direktur Utama BTN Iqbal Latanro dalam diskusi mengenai Masa Depan Industri Perumahan Nasional di Bogor, Sabtu, 23 Januari 2010.
Menurut Iqbal, bila perdagangan bebas tersebut menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada suatu industri atau pabrik, diperkirakan kredit macet (Non Performing Loan/NPL) pada KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah bakal meningkat.
"Pada dua tahun lalu (2008), NPL kredit rumah murah tertinggi terjadi di wilayah Tangerang yang banyak sekali industri dan pabrik," kata dia.
Namun, Iqbal mengakui, penyebab terjadinya kredit bermasalah pada KPR bersubsidi RSH tersebut, juga bisa dipicu dari ulah konsumen itu sendiri. Misalnya, mengambil kredit berlebih atau pinjaman lain diluar KPR rumah murah.
"Bisa pula akibat terkena musibah, ketika anak atau keluarganya masuk rumah sakit dan perlu biaya lebih, sehingga mereka tidak mencicil lagi KPR-nya," tutur Iqbal.
Kendati demikian, Iqbal tetap optimistis pada tahun ini perseroan bisa menyalurkan KPR bersubsidi mencapai 90-95 persen. "Sebab, kita tahu masih banyak MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang belum memiliki rumah," ujarnya.
Selain itu, dia mengakui, KPR bersubsidi bagi masyarakat menengah bawah masih menjadi pangsa pasar terbesar bagi bisnis bank milik pemerintah yang juga sudah tercatat di bursa. "Per November 2009, penyaluran kredit perumahan BTN tumbuh 13,37 persen atau lebih tinggi dari bank lain yang hanya mencapai 5,45 persen," tutur Iqbal.
antique.putra@vivanews.com
Jika Lolos Tes Ini, Keamanan Siber Bank di Indonesia Sudah Tangguh
Empat dari sepuluh bank terbesar di Indonesia menaruh kepercayaan kepada Spentera perihal keamanan siber.
