- VIVAnews/Nur Faishal
VIVA – Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN, Soetrisno Bachir berharap, gaduh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi tak pengaruhi kondisi perekonomian dan bisnis Tanah Air.
Dia meminta, semua pihak memisahkan dua dimensi berbeda tersebut.
"Saya cuma mengatakan bahwa dunia ekonomi bisnis itu harus mulai terlepas dari persoalan politik, seperti negara negara lain, di parlemen lempar lemparan kursi tapi tetap jalan. Saling caci maki, tetapi ekonomi tetap jalan," kata Soetrisno di kampus ITS Surabaya, Jawa Timur, pada Senin 7 Oktober 2019.
Menurutnya, beberapa negara di luar Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonominya di tengah gejolak politik yang mendera. Soetrisno berharap, hal semacam itulah yang berlaku di Indonesia.
"Di Thailand, pemerintahannya berganti pun ekonominya tetap jalan. Jadi, kegaduhan politik itu jangan menyebabkan ekonomi tersendat," ujarnya.
Karena itu, anggota Majelis Pembina PAN itu meminta semua pihak bersama-sama membendung agar situasi politik tidak masuk jauh ke sektor lainnya, termasuk ekonomi dan bisnis.
"Agar gerus jahat dari politik tidak menyebar ke perguruan tinggi dan ormas keagamaan. Ini yang harus kita jaga semua," ucapnya.
Ditanya, apakah setuju Presiden mengeluarkan Perppu KPK atau tidak? Soetrisno menjawab, "Nanti urusan Presiden apakah mau menerbitkan itu, apa Perppu ataukah ada opsi lain, itu kita serahkan kepada presiden dan parlemen."
Polemik UU KPK yang baru disahkan parlemen dan disetujui Istana jadi polemik berkepanjangan. Sampai kini, mayoritas publik menolak dan mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu UU KPK.
Jokowi sempat menyatakan akan mempertimbangkan itu setelah diserbu gelombang demonstrasi, terutama dari kalangan mahasiswa. Namun, hingga kini tuntutan mahasiswa belum dipenuhi. (asp)
