- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengungkapkan bahwa iklim investasi Indonesia masih terganggu dengan maraknya aktivitas mafia tanah di Indonesia. Bahkan, Indonesia gagal menampung investasi dari 33 perusahaan China.
"Pak Presiden sangat disappointed (kecewa) dari 33 perusahaan keluar dari China karena perang dagang China dan AS mencari tempat yang baru. Sayangnya tidak ada satu pun masuk ke Indonesia," kata Sofyan di kantornya, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2019.
Ke-33 Investor China tersebut akhirnya memilih berinvestasi ke Vietnam, Thailand, Malaysia dan beberapa negara lain. Sebab, di Vietnam maupun negara lain itu sudah minim praktik mafia tanah.
"Salah satu masalahnya adalah ketidakpastian hukum, ya di Indonesia terutama masalah tanah," jelas dia.
Di Vietnam, lanjut dia, investor pun sangat dimanjakan dengan kemudahan berinvestasi. Bahkan, ada insentif pemberian lahan secara cuma-cuma dalam waktu yang cukup panjang.
"(Misalnya) perlu 100 hektare, diberikan, bahkan bisa diberikan gratis selama 100 tahun. Samsung (misalnya) datang ke Vietnam lalu oleh pemerintah Vietnam diberikan tanah 100 tahun 30 ribu hektare untuk menjadi kawasan industri tanpa biaya," jelasnya.
Indonesia, ditegaskan Sofyan, saat ini sangat butuh investasi. Karena bisa menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, hingga meningkatkan penerimaan pajak. Persoalan mafia tanah ini, menurutnya hanya terjadi di Indonesia.
"Kalau teman-teman pergi ke berbagai negara, tanyakan di negara tersebut apakah ada mafia tanah? Mereka bingung kok ada mafia tanah (di Indonesia). Yang ada mafia tanah cuma adanya di Indonesia aja," ucapnya.
Persoalannya, lanjut Sofyan adalah latar belakang dari persoalan masa lalu yang membiarkan mafia tanah berkembang.
"Untuk itu upaya kita perangi mafia tanah ini harus ada upaya sistemik untuk menjadikan Indonesia tempat yang menyenangkan untuk invetasi," jelas dia.
