- VIVAnews/M Ali Wafa
VIVA – Guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals/SDGs di Indonesia, selain pemerintah, pihak swasta merupakan salah satu aktor yang harus ikut berperan aktif khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Inarno Djajadi menegaskan, kemiskinan adalah problem yang harus ditangani bersama oleh semua pihak, baik dari pihak pemerintah maupun sektor swasta bersama elemen masyarakat lainnya.
"Karena swasta memiliki potensi besar memanfaatkan kekayaan mereka, guna menciptakan peluang bagi mereka yang hidup miskin," kata Inarno di Gedung BEI, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.
Mengenai apa saja langkah konkret yang bisa dilakukan pihak korporasi swasta dalam peranan sosialnya terhadap masyarakat kurang mampu itu, Inarno pun menjabarkannya lebih jauh.
Dia mencontohkan beberapa upaya konkret yang bisa dilakukan pada pihak swasta itu, seperti misalnya melalui penciptaan lapangan kerja, atau bahkan usaha penyediaan jasa yang memang dibutuhkan masyarakat.
Langkah semacam itu dan upaya lain yang kiranya bisa meningkatkan taraf perekonomian sejumlah masyarakat kurang mampu, diakui Inarno harus terus digalakkan oleh semua elemen masyarakat.
Sebab, lanjut Inarno, nyatanya masih banyak masyarakat Indonesia yang masih bermasalah dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, seperti misalnya perumahan layak, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan.
Karenanya, guna mengurangi ketimpangan antara masyarakat yang sangat kaya atau mampu dengan sebagian masyarakat lain yang masih hidup dengan kemiskinan ekstrem, maka pemerintah, swasta, dan semua pihak terkait lainnya harus mengambil perannya masing-masing, demi perekonomian nasional yang lebih baik.
"Kemiskinan sudah menjadi masalah berkelanjutan di antara manusia," ujarnya.
PR Pemerintah: Angka Kemiskinan Masih Jauh dari Target RPJMN 2020-2024
Pemerintah Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024.
