- Reza Fajri
VIVA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir bahwa Indonesia mempunyai begitu banyak aturan, sehingga banyak pejabat berhati-hati saat mengambil keputusan. Hal itu disampaikan saat acara 'Dialog 100 Ekonom' di Hotel Westin, Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019.
"Cenderung penakut," kata Wapres JK. Wapres mengakui banyak yang khawatir terulangnya kasus seperti korupsi e-KTP. Padahal menurutnya, asalkan memiliki perhitungan yang benar, pejabat tak perlu takut mengeluarkan kebijakan.
"Semua minta izin pertimbangan KPK, Jaksa Agung, butuh waktu enam bulan. Sebenarnya enggak usah takut, harusnya pakai perhitungan dulu yang pas," ujar Jusuf Kalla.
JK menghargai Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah banyak melakukan penangkapan terhadap pejabat di daerah. Hanya saja menurutnya hal itu juga berdampak pada munculnya ketakutan.
"Apalagi di daerah, kita apresiasi KPK hari ini, nangkap Walikota Medan. Itu perlu, tapi, ada efeknya ketakutan dan sistem kita inginnya proper. Ada baiknya, tapi kehati-hatiannya keterlaluan," katanya.
Wapres mencontohkan saat ia berkunjung ke pelabuhan di Batam. Pelabuhan itu terlihat jelek ketimbang pelabuhan di Singapura. Namun, saat JK meminta alat crane yang lebih baik untuk pelabuhan itu, banyak yang terlalu takut. "Semua takut karena itu," kata Wapres.
Jokowi Ngaku Belum Ada Pembahasan soal Pembangunan Kereta Cepat Brunei-Malaysia-IKN
Presiden Jokowi buka suara soal rencana pembangunan kereta cepat yang akan melintasi tiga negara yakni Brunei, Malaysia dan Indonesia atau IKN Nusantara.
